Bisnis.com, PONTIANAK – Kalimantan Barat mengajukan tiga opsi mekanisme penerimaan dan penyaluran pendanaan bantuan dari pihak luar negeri yang bertujuan melindungi hutan tropis dan memberdayakan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Ketiga opsi itu adalah, APBD Provinsi Kalbar, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalbar, dan organisasi independen. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Kalbar Cornelis sebagai panelis Conference of the Parties (COP) ke-22 di Marrakesh, Maroko.
“Kami juga sedang mempelajari peluang investasi yang inovatif ramah lingkungan seperti investor yang mau membangun energi terbarukan, investor komersial, impact investor,” kata Cornelis, dari rilis yang diterima Bisnis, Kamis (10/11/2016).
Investor-investor itu, menurutnya, dalam perjanjian kerjasama investasi mesti mendanai dan membantu kegiatan pihak swasta atau petani kecil dalam memproduksi komoditas pertanian yang tidak merusak hutan.
Dia menekankan, dana-dana itu untuk Kalbar karena dituntut untuk berkomitmen dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan deforestasi hutan.
Selain dana, Pemprov Kalbar, menurutnya, juga sedang menyusun Forest Reference Emissin Level (FREL) yang melibatkan pihak swasta, non government organization, universitas, lembaga donor dan masyarakat yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Keterlibatan swasta untuk menjamin rantai pasok yang berkelanjutan. Contohnya, dengan Yayasan Belantara dalam mengembangkan Kemiri Sunan sebagai alternatif mata pencaharian masyarakat sekitar hutan sekaligus mengembalikan lahan hutan yang kritis menjadi hijau,” ujarnya.
Peran Pemprov Kalbar lain adalah merekomendasi areal hutan pendidikan dan latihan atau kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK). Rekomendasi itu telah diterbitkan dalam SK Menteri LHK No. 656/Menlhk/Setjen/PLA.O/8/2016 tertanggal 26 Agustus 2016 untuk Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura.
Fakultas itu mendapatkan areal hutan seluas 19.622 Hektare (Ha) dengan rincian sudah dikerjakan 5.000 Ha untuk tanaman gaharu dan 5.000 Ha rencananya untuk pengembangan energi terbarukan dari tanaman kemiri sunan dan rumput gajah.
Di sisi lain, Kalbar sendiri menargetkan 1,6 juta Ha hutan untuk hutan desa, hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan yang saat ini sudah mencapai 298.452 Ha di 65 desa tersebar di 6 kabupaten.
“Saat ini kami telah memberikan 4 hak pengelolaan hutan desa (HPHD) dengan luas 7.040 Ha kepada masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan untuk mengelola sumber daya huta di desanya. Ada 18 usulan HPHD yang sudah diverifikasi untuk diproses pada tahap berikutnya,” tuturnya.
Selain memperhatikan komoditas kehutanan, Cornelis menyatakan, Pemprov Kalbar juga fokus pada rantai pasok komoditas sawit berkelanjutan.
Bekerja sama dengan NGO The Sustainable Trade Initiative dan sejumlah perusahaan kelapa sawit seperti PT Austindo Nusantara Jaya (ANJ) Tbk, PT Cipta Usaha Sejati dan Grup Bumitama .
Mereka membantu petani swadaya sekitar kawasan perkebunan bersama-sama melindungi hutan bernilai konservasi tinggi dan memiliki cadangan karbon tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
