Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Dinilai Berisiko, Pemprov Kaltim Setop Penyaluran BOS ke Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghentikan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah ke kabupaten/kota di wilayahnya mulai 2017.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 13 Januari 2017  |  14:21 WIB
Ilustrasi - JIBI
Ilustrasi - JIBI

Bisnis.com, PENAJAM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghentikan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah ke kabupaten/kota di wilayahnya mulai 2017.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Marjani mengungkapkan, penghentian itu dilakukan karena kewenangan sekolah menengah atas atau sederajat sudah diambil alih pemerintah provinsi.

Padahal, dia menilai penghentian ini berisiko terhadap sejumlah kegiatan operasional di sekolah, khususnya sekolah swasta di wilayah Penajam Paser Utara.

"Gaji para pendidik dan tenaga tata usaha non-pegawai negeri sipil di sekolah swasta juga terancam mandek kalau tidak ada bantuan operasional sekolah dari provinsi," ujarnya, Jumat (13/1/2017).

Biaya operasional, termasuk gaji tenaga non-PNS di sekolah swasta, selama ini ditanggung oleh dana bantuan operasional sekolah dari kabupaten dan provinsi.

Namun tahun ini, dana bantuan operasional sekolah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah dihentikan. "Gaji honorer di SMA/SMK negeri sudah ditanggung provinsi, tetapi gaji honorer SMA/SMK swasta tidak ditanggung."

Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyampaikan permasalahan gaji tenaga harian lepas di SMA/SMK swasta tersebut kepada Badan Perencana Pembangunan Daerah atau Bappeda serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat.

"THL swasta ada 70 orang, masing-masing gajinya sekitar Rp2.000.000 per bulan, jadi butuh Rp3 miliar per tahun untuk gaji THL SMA/SMK swasta itu."

Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara mengajukan usulan anggaran operasional termasuk gaji pegawai honorer untuk SMA/SMK swasta sebesar Rp9 miliar melalui BPKAD setempat.

"Anggaran Rp9 miliar itu untuk membayar gaji honorer dan biaya kegiatan seluruh SMA/SMK swasta, karena puluhan honorer non-PNS di sekolah swasta terancam dirumahkan," tambah Marjani.

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bantuan operasional sekolah

Sumber : Antara

Editor : Yoseph Pencawan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top