Bisnis.com, PONTIANAK – Pemerintah Kabupaten Sintang mulai mendata keberadaan petani swadaya kelapa sawit yang tersebar di seluruh kecamatan untuk mendorong penggunaan konsep berkelanjutan pada komoditas tersebut.
Bupati Sintang Jarot Winarno ingin kabupaten yang dipimpinnya itu dalam waktu dekat bisa menjadi contoh terbaik penerapan petani swadaya kelapa sawit berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Menurutnya, petani swadaya menjadi prioritas pemkab Sintang dan bahkan didorong terus agar mereka bisa untuk mendapatkan sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil System (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
“Pendataan sudah dimulai dari tingkat desa. Data potensi petani mandiri itu belum pasti maka perlu pendataan jadi melibatkan semua kepala desa. Kalau sudah ada data enak pembinaannya,” kata Jarot, Selasa (19/12/2017).
Hal itu disampaikannya saat meluncurkan Program Kemitraan Untuk Pertumbuhan Baik dalam Mendukung Produksi Komoditas Berkelanjutan di Kabupaten Sintang.
Program itu mendapat dukungan dari United Nations Development Programme (UNDP) dan World Wide Fund (WWF) Indonesia. Skema dukungan produksi komoditas berkelanjutan itu berlangsung 2 tahun yakni 2018 dan 2019.
Indonesia Good Growth Partnership (GGP) Specialist UNDP Pisca Tias mengatakan, Sintang diusulkan oleh Kementerian Pertanian masuk dalam platform sawit berkelanjutan di antara provinsi lain seperti Riau, Sumatra Utara, Sumatra Selatan dan Kalbar.
“Kami ingin melihat kesiapan Sintang dalam penerapan program berkelanjutan ini dan Sintang sebagai salah satu kabupaten yang menjadi pilot project ini. Ada 3 komponen GGP ini,” kata Pisca.
Pertama, komponen dialog dengan rencana aksi kebijakan dan pengakuan. Berikutnya, komponen sistem dukungan untuk petani, dan terakhir komponen perencanaan penggunaan lahan dan pemetaan.
Dengan harapan, kata dia, para petani swadaya tersebut memiliki ISPO dan kemudian pemerintah Indonesia mempromosikan kawasan yang memperoleh sertifikat tersebut.
