Bisnis.com,BALIKPAPAN - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan Pemprov Kaltim sangat mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba atau P4GN.
Pemprov Kaltim telah berkoodinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kaltim untuk dapat menjadwalkan dan menganggarkan tahun 2019 dilakukan tes urine kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Narkoba itu bukan sekadar merusak pribadi, tetapi sudah menjadi musuh negara. Maka dari itu perang terhadap narkoba terus kita gaungkan, bukan saja di perkotaan tetapi juga sampai ke pedesaan, jika ada yang terbukti terlibat narkoba akan dikenakan sanksi erat hingga diberhentikan tidak secara hormat," tegas Hadi Mulyadi dalam rilis yang diterbitkan Humas Pemprov Kaltim, dikutip Sabtu (15/11/2018).
Hadi Mulyadi mengajak semua pihak bekerja keras untuk bersama-sama memberantas penyalahgunaan narkoba dengan berkoordinasi dan bersinergi di antara pemangku kepentingan dan semua lapisan masyarakat.
Hadi mengatakan Pemprov telah menetapkan Kaltim sebagai zona bebas peredaran dan penggunaan narkoba. Sebab itu, ASN harus mampu menjadi ujung tombak pencegahan dan pemberantasan peredaran serta penyalahgunaan narkoba.
"ASN yang terlibat narkoba selain merusak diri dan keluarga serta masyarakat juga menciptakan kinerja organisasi tidak profesional dan tidak produktif. Bahkan pelayanan ke masyarakat pun tidak maksimal," lanjutnya
Tes urine juga diberlakukan terhadap guru dan kepala sekolah. Tahun 2020 seluruh kepala sekolah dan guru harus bebas narkoba. Guru harus memberikan contoh dan suri tauladan tidak saja bagi siswa-siswi tetapi juga bagi masyarakat.
"Seluruh kepala sekolah maupun guru harus bebas narkoba. Mulai sekarang kita terus gaungkan perang terhadap narkoba untuk mewujudkan Provinsi Kaltim bebas narkoba. Oleh karena itu semuanya harus berperan aktif untuk merealisasikannya," tegas Hadi.
