Bisnis.com, BALIKPAPAN – Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengaku sudah melakukan penjajakan dengan anggota DPRD Kalimantan Selatan dalam rangka mewujudkan cita-cita BPD Bank Kalsel melantai di bursa pada 2020.
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Inarno Djajadi mengatakan pihak BEI sudah melakukan sosialisasi menindaklanjuti keinginan BPD Bank Kalsel yang mau melantai di bursa tahun depan. Salah satunya, pihak BEI mengklaim sudah berkoordinasi ke DPRD Kalimantan Selatan.
“Kita bersama OJK juga sudah sosialisasi di DPRD Kalsel ya,” kata Inarno kepada Bisnis melalui pesan singkat, Selasa (19/2/2019).
Inarno menambahkan pihaknya belum mengetahui lebih lanjut terkait kondisi bank milik pemerintah daerah Kalimantan Selatan tersebut. Meski begitu, BEI akan menyambut baik BPD Bank Kalsel jika ingin segera melakukan initial public offering (IPO).
“Semua aturan IPO sama dengan aturan BEI. Namun yang di Kalsel mungkin harus ada izin dari DPRD,” tambah Inarno.
BEI mengaku akan terus mendorong perusahaan swasta dan perusahaan daerah khususnya di Kalimantan Selatan untuk mencari sumber pendanaan di pasar modal. Hal ini mengingat Provinsi Kalsesl memiliki sumber daya yang besar seperti; tambang, perikanan, perkebunan, dan pertanian.
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan BPD Bank Kalsel, Septian Reiswandy menyatakan rencana intial public offering (IPO) pada 2020 masih belum ada info lanjutan dari direksi perusahaan. Pasalnya, perusahaan masih akan melakukan koordinasi dengan semua pemegang saham untuk merealisasikan wacana tersebut.
“Pasti dong ada sosialisasi dulu,” kata Septian kepada Bisnis, Senin (18/2/2019).
Septian menyebut, pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan terkait rencana IPO Bank Kalsel di BEI, Jumat (15/2/2019) lalu saat membuka perdagangan saham bisa dianggap sebagai sebuah harapan untuk BPD Bank Kalsel.
“Boleh saja beliau berharap begitu kan? Jadi kita lihat dulu saja ya, nanti akan kelihatan apa saja yang dilakukan Bank Kalsel ke depan,” sambungnya.
Asal tahu saja, Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan menyatakan di BEI perusahaan milik Pemprov Kalsel itu sudah cukup kuat secara modal, sehingga tidak memerlukan suntikan modal tambahan.
Selain itu, Pemprov Kalsel juga berencana menerbitkan obligasi daerah untuk mendukung kebutuhan pendanaan proyek infrastruktur strategis di Kalsel. Meskipun begitu sejauh ini belum diputuskan rencana emisi obligasi daerah Kalsel.
Rudy berpendapat potensi pembiayaan di Kalimantan Selatan berada pada kisaran Rp10 triliun sampai Rp20 triliun.
Selanjutnya, Pemprov Kalsel akan mengadakan koordinasi dengan DPRD Provinsi Kalsel untuk membahas peluang tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
