Bisnis.com, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengkritisi keterlambatan sejumlah proyek pembangunan di Kalimantan Timur yang seharusnya rampung pada akhir 2018 lalu.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandi mengatakan ada beberapa proyek tahun jamak yang pengoperasiannya terlambat. Sebut saja misalnya; Jalan Tol Samarinda-Balikpapan, Jembatan Mahakam IV, dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) yang seharusnya selesai akhir Desember 2018 lalu.
"Waktunya memang mundur mudah-mudahan tak ada masalah. Kita ini bukan ahli hukum. Saya berharap ini tidak ada masalah hukum yang mengakibatkan proyek ini tidak operasi;" terang Agus di Kantor DPRD, Selasa (19/3/2019).
Dia mengatakan akibat dari kemoloran proyek ini, Dinas PUPR akhirnya memberikan perpanjangan waktu sampai sejumlah megaproyek tersebut rampung.
Sebagai konsekuensinya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Perubahan (APBD-P) 2019 harus menyesuaikan kebutuhan tersebut. Misalnya saja penyelesaian pembangunan Jembatan Mahakam IV yang membutuhkan anggaran Rp27 miliar.
Sementara itu untuk proyek Tol Samarinda-Balikpapan, Dinas PUPR Kaltim juga masih harus merampungkan segmen 5 sepanjang 2,2 kilometer.
Terkait KEK MBTK, Agus menyebut Pemprov Kaltim akhirnya menyediakan anggaran lagi untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan. Pasalnya pembebasan lahan itu diperlukan karwna untuk kawasan air barum
"Kalau itu tidak dibebaskan maka pengambilan air baku dan pompa tidak operasional. Kalau untuk mengaliri Maloy tak ada masalah karena operasional tapi ada 50 meter per detik untuk Sangkulirang kan ada bisa ditempatkan. Sayang 200 liter per detik. 150 nya untuk Maloy 50 untuk Sangkulirang. Bisa beroperasilah tahun ini," ujar Agus.
