Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin timbul saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024.
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menyatakan Pemprov Kaltim mengambil inisiatif untuk menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, berkaca dari tragedi pengalaman Pemilu 2019 yang memakan korban nyawa sejumlah petugas penyelenggara pemilu.
Dia menambahkan, program ini bertujuan untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh petugas penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat provinsi hingga ke tingkat kecamatan dan petugas pemungutan suara.
"Kami sudah memetakan dengan baik terkait 10 kabupaten/kota, secara umum sudah dipetakan untuk daerah-daerah yang rawan. Kami sudah menjalin komunikasi dengan Forkopimda dan seluruh komponen di kabupaten/kota, serta memfasilitasi forum-forum, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga citra demokrasi menjelang pilkada serentak 2024,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (21/11/2024).
Selain itu, Akmal mengungkapkan bahwa kesiapan logistic yang saat ini diklaim sudah mencapai 100%.
“Tinggal menunggu untuk didistribusikan pada tanggal 24-25 November," ujarnya.
Baca Juga
Adapun, dia menuturkan tantangan logistik tetap menjadi perhatian utama, khususnya untuk daerah dengan kondisi alam yang ekstrem seperti Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
"Dukungan helikopter kalau terjadi kondisi cuaca yang tidak menguntungkan seperti riam yang tidak dapat dilewati oleh kapal," pungkasnya.
Sebagai informasi, jumlah pemilih Kaltim mencapai 2,82 juta orang dan 6.274 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 1.038 kelurahan/desa.
