Bisnis.com, SAMARINDA – Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur merilis data Indeks Pembangunan Manusia di Bumi Etam menduduki peringkat ketiga secara nasional setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur, Atqo Mardiyanto mengatakan pada 2018, IPM Kalimantan Timur telah mencapai 75,83 atau meningkat 0,71 poin dibandingkan IPM tahun lalu yang sebesar 75,12.
“IPM dihitung tiga komponen, kesehatan, pendidikan, dan komponen pengeluaran. Ketiganya untuk Kaltim hampir posisinya dibandingkan provinsi lain dia lebih tinggi. Jadi, di atas rata-rata nasional dibandingkan provinsi lain,” kata Atqo di Kantor BPS Kaltim, Kamis (2/5/2019).
Dia menyatakan, pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2018. IPM Provinsi Kalimantan Timur meningkat dari 71,31 pada tahun 2010 menjadi 75,83 pada 2018. Selama periode tersebut, kata Atqo, IPM Provinsi Kalimantan Timur rata- rata tumbuh sebesar 0,77% per tahun.
Pada periode 2017-2018, IPM Provinsi Kalimantan Timur tumbuh 0,95%. Menurut Atqo, pertumbuhan pada periode tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2016-2017 yang tumbuh sebesar 0,71%.
“Selama periode 2010 hingga 2018, IPM Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pertumbuhan positif, namun status pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur masih belum mengalami lompatan status,” jelas Atqo.
Saat ini pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur berstatus “tinggi” bersama dengan 14 provinsi lainnya di Indonesia. Kondisi ini menurut Atqo akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kaltim. Apalagi, dengan prediksi bonus demografi di Kaltim setelah tahun 2030.
Atqo menilai, bonus demografi nantinya akan berpengaruh pada kualitas manusia seiring dengan peningkatan potensi kerja di suatu daerah. Kondisi ini yang akan memberi imbas pada perekonomian Bumi Etam.
“Jadi kalau jumlah penduduk potensi kerja dan tidak kerja 15 tahun sampai 60 tahun dibagi 0-14 dan 60 tahun ke atas itu sudah memenuhi syarat bonus demografi. Tergantung momen itu mau dimanfaatkan seperti apa. Tapi kalau lihat rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah tinggi, bonus demografi bisa berhasil,” jelas Atqo.
Secara rinci, Atqo menjelaskan bahwa masing-masing komponen pembentuk IPM Kalimantan Timur mengalami peningkatan. Dengan pertumbuhan tertinggi untuk komponen Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, sedangkan yang terendah adalah Umur Harapan Hidup (UHH). Adapun nilai atau capaian UHH, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, masingmasing sebesar 73,96 tahun, 13,67 tahun, 9,48 tahun, dan 11,92 juta rupiah.
“Peningkatan IPM Kalimantan Timur terjadi di seluruh wilayah, dengan IPM tertinggi adalah Kota Samarinda 79,93, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 66,67,” paparnya.
Asal tahu saja, di beberapa kabupaten dan kota lain, kemajuan pembangunan manusia misalnya di Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Timur didorong oleh peningkatan pada dimensi pendidikan serta perbaikan standar hidup layak. Sementara di Kabupaten Mahakam Ulu lebih dikarenakan dimensi ekonomi berupa peningkatan pada standar hidup layak masyarakat di Mahakam Ulu.
Sementara itu, kemajuan pembangunan manusia di Kota Bontang 0,49% tercatat paling lambat di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2017-2018. Pada 2018, terjadi perubahan ranking IPM Kabupaten atau Kota di Kalimantan Timur. IPM Kota Samarinda menempati peringkat pertama, melampaui IPM Kota Bontang yang pada tahun sebelumnya berada di peringkat pertama.
“Perubahan ini disebabkan kecepatan peningkatan. Harapan Lama Sekolah di Kota Samarinda yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan di Kota Bontang, walaupun Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Samarinda masih sedikit lebih rendah dibandingkan Kota Bontang,” kata Atqo.
Secara rinci, IPM di beberapa kabupaten dan kota lain setelah Samarinda adalah Bontang sebesar 79,86, disusul dengan Kota Balikpapan sebesar 79,83. Disusul selanjutnya oleh Kabupaten Berau sebesar 74,01, lalu Kabupaten Kutai Kertanegara sebesar 73,15, disusul Kabupaten Kutai Timur sebesar 72,56, lalu Kabupaten Paser sebesar 71,61, lalu Kabupaten Penajam Paser Utara 71,13, dan Kutai Barat sebesar 70,69. Semuanya masih menyandang predikat IPM yang tinggi.
