Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bupati & Ketua DPRD Kena OTT KPK, Warga Kutim Diminta Tak Terpancing

Warga Kutai Timur, Kalimantan Timur, diminta tetap menjaga iklim kondusif dan damai menjelang pilkada, setelah bupati dan ketua DPRD daerah itu, yang merupakan pasangan suami istri, terjaring OTT KPK.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 08 Juli 2020  |  21:00 WIB
Bupati Kutai Timur Ismunandar (kiri) bersama istri yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria (kanan) pada Sabtu (4/7/2020) dibawa menuju mobil tahanan seusai ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). - Antara/Indrianto Eko Suwarso
Bupati Kutai Timur Ismunandar (kiri) bersama istri yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria (kanan) pada Sabtu (4/7/2020) dibawa menuju mobil tahanan seusai ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). - Antara/Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor bersama Wakil Gubernur Hadi Mulyadi mengimbau warga Kabupaten Kutai Timur untuk tetap menjaga kondisi daerah yang aman dan damai.

Kepala Biro Humas  Pemprov Kaltim Muhammad Syafranuddin mengatakan pemerintah terus memantau setelah Bupati Kutai Timur Ismunandar, bersama Ketua DPRD Kutim Encek Unguria yang juga istrinya, terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu.

“Masyarakat agar tetap beraktivitas seperti biasa dan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman resmi Pemprov Kaltim pada Rabu (8/7/2020).

Pria yang disapa Ivan ini menjelaskan bahwa sesuai perundangan, Gubernur Isran sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten Kutim yang kini dikendalikan Wakil Bupati Kasmidi Bulang.

Sebagai daerah yang akan melaksanakan Pilkada, lanjut Ivan, masyarakat Kutim bisa menyejukkan suasana dan tidak mudah terpancing informasi yang belum pasti kebenarannya, terlebih terkait dengan proses hukum di KPK.

“Selama ini proses hukum di KPK rapi, tidak banyak dipublikasikan menyangkut proses penyidikan. Masyarakat harus memahami, sehingga tidak terjadi bias informasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Kutim,” jelasnya.

Ivan menuturkan bahwa Wabup Kutim sebagai pemimpin selalu berkoordinasi dengan DPRD dan Pemprov Kaltim jika ada hal-hal prinsip yang harus segera dicarikan jalan keluarnya.

“Pada prinsipnya, Gubernur dan Wagub siap memberikan pendampingan kepada Wabup Kasmidi Bulang dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan,” tuturnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kalimantan timur kutai timur OTT KPK
Editor : M. Syahran W. Lubis
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top