Bisnis.com, BALIKPAPAN - Proyek pembangunan kereta api di Kalimantan Timur terancam kandas. Russian Railways atau RZD yang merupakan badan usaha milik negara Rusia mengundurkan diri di tengah jalan.
Permohonan tersebut sudah disampaikan baik ke pemerintah Kalimantan Timur (Kaltim) maupun kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Alasannya adalah kalkulasi kembali nilai investasi dengan keuntungan yang didapat. Rusia menilai pembangunan yang hanya untuk mengangkut batu bara lama memperolah laba.
Kepala Bidang Pengembangan dan Kereta Api, Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Hasbi mengatakan bahwa pihaknya belum menerima jawaban tersebut.
“Gubernur Kaltim masih berpegang pada perjanjian itu. Artinya kami kasih harapkan mereka melanjutkan proyek kereta api,” katanya saat dihubungi Bisnis beberapa waktu lalu.
Begitu pula dari Kementerian Perekonomian. Indonesia masih ingin Negeri Beruang Putih melaksanakan sesuai kesepakatan.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva mengatakan bahwa RZD telah menginvestasikan sekitar US$18 juta dalam pengembangan proyek. Namun, rencana itu dibatalkan lantaran proyek itu terhalang oleh pengembangan ibu kota baru di pulau Kalimantan.
Baca Juga
“Sayangnya itu telah berhenti dan salah satu alasannya adalah bahwa rencana ini sebenarnya bertabrakan dengan rencana pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan,” katanya melalui pertemuan virtual dengan wartawan beberapa waktu yang lalu.
Namun, Sekretaris Daerah Kaltim, Muhammad Sa’bani membeberkan alasan lain. Menurutnya, saat mengajukan permohonan diri, tidak ada alasan seperti itu.
“Tidak terkait IKN [ibu kota negara baru]. Iya [karena perhitungan nilai investasi],” katanya melalui pesan singkat, Senin (20/7/2020).
Seperti diketahui, Kereta Api Kalimantan Timur merupakan proyek pembangunan kereta api single track sepanjang 203 kilometer yang didukung dengan infrastruktur meliputi stasiun jetty batubara, pelabuhan dan PLTU dengan kapasitas 15 MW.
PT Kareta Api Bornei (KAB) akan mengoperasikan proyek ini. Kereta tersebut rencananya akan melintasi Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser dan Kota Balikpapan.
Proyek KA ini bertujuan untuk mengurangi biaya distribusi dan waktu tempuh sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi perusahaan pertambangan.
Untuk meningkatkan nilai kelayakan proyek, pihak investor yaitu PT Kereta Api Borneo telah mengajukan permohonan perubahan status dari kereta api khusus menjadi kereta api umum sehingga memungkinkan untuk mengangkut penumpang dan barang non-afiliasi seperti minyak kelapa sawit dan kayu.
