Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Siapkan Stok Pupuk 5 Kali Lipat dari Ketentuan Stok, Rahmad Pribadi Pastikan Pupuk Kaltim Siap Penuhi Tambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Seiring terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020, Pupuk Kaltim mendapat tambahan alokasi pupuk subsidi sebesar 217.595 ton, terdiri dari tambahan Urea subsidi 194.321 ton dan NPK subsidi 23.274 ton. 
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com 07 Oktober 2020  |  11:47 WIB
Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi (kiri) saat meninjau gudang milik perseroan. - JIBI/Istimewa
Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi (kiri) saat meninjau gudang milik perseroan. - JIBI/Istimewa

Bisnis.com, BONTANG—Pupuk Kaltim memastikan kesiapan stok maksimum dalam mendukung kebijakan penambahan alokasi pupuk bersubsidi 1 juta ton bagi petani, untuk periode musim tanam Oktober 2020 – Maret 2021.

Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi, menegaskan jumlah stok Urea dan NPK subsidi produksi Pupuk Kaltim dalam kondisi aman, dengan kesiapan mencapai 5 kali lipat dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, mulai Januari hingga Oktober 2020. 

Pupuk Kaltim menyalurkan pupuk subsidi melalui jaringan distributor dan kios di daerah tanggungjawab distribusi, dengan total 91% dari alokasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020 (Realokasi 1).

Seiring terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020, Pupuk Kaltim mendapat tambahan alokasi pupuk subsidi sebesar 217.595 ton, terdiri dari tambahan Urea subsidi 194.321 ton dan NPK subsidi 23.274 ton. 

Penambahan alokasi itu dipastikan mampu dipenuhi oleh Pupuk Kaltim secara optimal, melihat ketersediaan stok pupuk subsidi di Lini 2 dan 3 hingga 6 Oktober 2020 mencapai  192.136 ton Urea subsidi atau 5 kali lipat dari ketentuan stok 2 minggu yang ditetapkan Pemerintah sebesar 38.848 ton, serta 23.950 ton NPK subsidi atau 2,5 kali lipat dari ketentuan stok 2 minggu yang ditetapkan Pemerintah sebesar 9.717 ton. 

“Dengan mempertimbangkan stok dan kapasitas produksi yang ada, Pupuk Kaltim optimis mampu memenuhi kebutuhan pupuk sesuai tambahan alokasi yang ditetapkan Pemerintah,” ujar Rahmad Pribadi dalam rilis yang diterima, Rabu (7/10/2020).

Lebih lanjut, wilayah tanggung jawab distribusi Pupuk Kaltim dengan penambahan alokasi cukup besar ada di provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat untuk Urea subsidi, serta Kalimantan Barat untuk NPK subsidi. 

“Penyaluran pupuk subsidi untuk seluruh wilayah tersebut sudah mencapai 90-99% dari alokasi Pemerintah, sebelum adanya Permentan 27 Tahun 2020,” tandas Rahmad. 

Rahmad memastikan ketersediaan stok di gudang Pupuk Kaltim hingga distributor dan kios selalu terjaga, melalui pengadaan stok sesuai kebutuhan di setiap daerah secara berkala. Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2020, diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk segera menerbitkan SK Realokasi di setiap provinsi dan kabupaten, saat ini di beberapa provinsi dan kabupaten sudah ada yang terbit. 

“Sesuai arahan Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia, Pupuk Kaltim terus melakukan penyaluran pupuk subsidi di semua wilayah tanggung jawab, khususnya pada wilayah yang sebelumnya alokasinya sempat habis,” tutup Rahmad.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pupuk kaltim
Editor : Media Digital
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top