Bisnis.com, TANJUNG SELOR – Pemprov Kalimantan Utara memandang serius penggarapan sumber daya perikanan dan kelautan di provinsi tersebut, yang berpotensi besar dengan memiliki garis pantai 3.515 km.
"Sektor ini mendapat perhatian serius sehingga untuk mengembangkannya dialokasikan dana cukup besar untuk berbagai program bantuan bagi nelayan yakni Rp19,591 miliar," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara Syahrullah Mursalim di Tanjung Selor pada Selasa (24/11/2020).
Dia optimistis bahwa sektor itu menjadi salah satu penopang pertumbuhan perekonomian di provinsi itu. Pemprov Kaltara terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan hidup pelaku usaha di sektor tersebut sehingga perekonomian di Kaltara dapat tumbuh.
Sejak 2015 hingga 2020, Pemprov telah menggelontorkan APBD Kaltara Rp19,591 miliar untuk pengembangan sektor melalui program bantuan nelayan.
Dana tersebut untuk berbagai macam program bantuan perikanan dan kelautan yang disalurkan kepada para nelayan dan pembudi daya.
Pada 2015, pemprov sudah memberikan perhatiannya meskipun saat itu APBD terbatas karena Kaltara baru terbentuk menjadi provinsi, yakni bantuan Rp275.420 juta melalui Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Pada 2016, disalurkan Rp918.000 juta untuk program serupa, pada 2017 nilai bantuannya naik dengan alokasi Rp5,414 miliar, pada 2018, bantuan dikucurkan sebesar Rp1,116 miliar dan pada 2019 dengan alokasi Rp6,091 miliar. Pada 2020, bantuan perikanan dan kelautan dialokasikan Rp2,665 miliar.
Pemprov setempat juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi di sektor kelautan dan perikanan dengan besaran Rp3,110 miliar. Bantuan ini bersifat swakelola atau dikelola langsung oleh nelayan dan pembudi daya perikanan.
Dana tersebut untuk beberapa program, di antaranya bantuan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, pengembangan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budi daya, program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil, serta bantuan untuk pengelolaan laut.
Fluktuasi dana bantuan tergantung keuangan daerah, pasalnya hal itu juga dipengaruhi beberapa pos anggaran dari pusat atau keuangan negara, baik melalui Dana Alokasi Khusus maupun Dana Alokasi Umum, serta Dana Bagi Hasil.
