Bisnis.com, BALIKPAPAN –- Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan RI siap mendampingi proses pengelolaan dana Program Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility/FCPF-Carbon Fund) dari Bank Dunia (World Bank).
Hal tersebut sebagai wujud pelaksanaan pembangunan hijau dan penurunan emisi karbon di Provinsi Kalimantan Timur dengan alokasi USD 110 juta atau Rp1,5 triliun untuk program pengurangan emisi 22 juta ton CO2e selama periode tahun 2020-2024.
Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana BPDLH Kementerian Keuangan RI Endah Tri Kurniawati menyatakan BPDLH siap membantu Pemprov Kaltim dalam pelaksanaannya.
"Diperlukan ketelitian Pemprov Kaltim dalam pengelolaan dana, termasuk pengawasan dan fasilitasi kegiatan akan dilakukan oleh BPDLH. Kami siap bantu," ujarnya di salah satu webinar secara virtual, Kamis (10/6/2021).
Adapun, dia menambahkan program penurunan emisi carbon yang didukung World Bank bekerjasama Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dengan demikian, menurutnya pengelolaan dana tetap akan dilakukan audit bersama BPK RI.
"Untuk semua hibah World Bank akan diaudit sewaktu-waktu jika memang ada masalah dalam pelaksanaannya. Tapi, BPDLH tetap aman mendampingi, jadi jangan khawatir," pungkasnya.
