Bisnis.com, BALIKPAPAN –- Pemerintah Kota Samarinda melakukan evaluasi terhadap jumlah warga yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda Rusmadi menyatakan hal tersebut dapat mendukung program penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran dan efektif sesuai data dimaksud.
“Selama proses verifikasi validasi, ada penambahan 1.740 warga yang masuk dalam DTKS. Dari yang sebelumnya 42.412, kini menjadi 44.152,” ujarnya yang dikutip, Selasa (17/8/2021).
Dengan demikian, DTKS tersebut setidaknya dapat mengoptimalkan program pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat kurang mampu.
“Jumlah warga Samarinda yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga mengalami peningkata,” katanya.
Berdasarkan data kependudukan semester II/2021, ada 69.102 warga yang belum tercakup JKN. Namun, jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 74.160 pada 2021.
Dia mengungkapkan bahwa pihaknya juga akan membuat pangkalan data yang berbasis di tingkat RT. Dari data tersebut, Pemkot Samarinda akan melakukan pleno untuk menetapkan jumlah warga yang belum memiliki JKN.
"Begitu juga berlaku untuk warga yang masuk dalam DTKS. Sehingga UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan pedagang kecil lainnya bisa dibantu melalui program pemerintah dengan adanya database,” pungkasnya.
