Bisnis.com, SAMARINDA –– Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai 83,81 persen.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim Muhammad Sa’duddin menyatakan target yang ditetapkan rata-rata 80 hingga 85 persen.
“Saat ini progres masih berjalan. Belanja modal biasanya banyak yang berakhir pada akhir Desember jadi masih banyak bergerak,” ujarnya, Rabu (29/12/2021).
Berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kaltim, per 26 Desember 2021, mencapai 83,81 persen atau Rp9,49 triliun dari total anggaran Rp11,62 triliun.
Kendati demikian, dia menjelaskan hal tersebut belum dianggap rendah apabila dibandingkan pertengahan tahun sebelumnya di mana realisasi APBD pada 15 Juni 2020 mencapai Rp1,06 triliun dari total anggaran Rp6,71 triliun atau sebesar 23,84 persen.
“Ada alasan yang mendasar terkait serapan secara nasional rendah,” jelasnya.
Dia menuturkan permasalahan tersebut tidak serta merta dapat diselesaikan secara langsung tahun ini. “Misalnya untuk penyerapan realisasi tahun 2022, [pemerintah pusat] harus membicarakan dari sekarang apa yang harus dilakukan [kepada Pemda],” katanya.
Adapun, Sa’duddin menuturkan bahwa Pemprov Kaltim telah mendorong realisasi APBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga dapat mempertanggungjawabkan hasil realisasi APBD tersebut.
