Bisnis.com, BALIKPAPAN—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur mencatatkan realisasi penerimaan hingga Rp3,,85 triliun atau 738,45% dari target penerimaan pada 2021 yang ditetapkan senilai Rp522 miliar.
Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Kalbagtim Erwindra Rachmawan mengatakan bahwa realisasi penerimaan tersebut berasal dari bea masuk yang mencapai Rp887 miliar, bea keluar senilai Rp2,96 triliun, dan penerimaan cukai senilai Rp608 juta. “Kalau target penerimaan kami tahun lalu Rp522 miliar yang terdiri dari Rp504 miliar dari bea masuk, Rp17,78 miliar dari bea keluar dan Rp252 juta penerimaan dari cukai,” ujarnya, Rabu (26/1/2022).
Sementara itu, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Kalbagtim Zaeni Rokhman mengatakan bahwa melonjaknya harga crude palm oil (CPO) dan turunannya sejak pertengahan tahun hingga sekarang menjadi berkah tersendiri bagi penerimaan bea keluar yang dihimpun DJBC Kalbagtim. Karena itu, ada lonjakan penerimaan hingga 174 kali dari target yang ditetapkan.
“Karena memang harga CPO dan turunannya sedang bagus. Karena itu bea keluarnya juga bagus,” tuturnya.
Zaeni menambahkan penerimaan yang baik tersebut juga dibarengi dengan pengawasan yang efektif karena Kanwil DJBC Kalbagtim melakukan 1.756 penindakan dengan estimasi nilai barang hasil penindakan mencapai Rp2,7 triliun. “Penindakan paling menonjol adalah penindakan metamphetamine seberat 5 kilogram di Bengalon, Sangatta,” katanya.
Adapun, DJPBC Kalbagtim ditarget dapat menghimpun penerimaan hingga mencapai Rp1,01 triliun pada tahun ini. Target ini dianggap lebih moderat karena proyeksi kenaikan harga CPO dan turunannya meskipun diperkirakan masih berlanjut masih belum dapat diperkirakan sampai kapan.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJBC Kalbagtim Kukuh Sumardono Basuki menambahkan pihaknya diminta untuk aware dengan segala isu ekonomi yang ada di masyarakat. Tak hanya mengenai penerimaan yang menjadi kewajiban lembaganya tetapi juga pengembangan usaha mikro. "Kami bersinergi dengan berbagai pihak mulai dari Bank Indonesia, pemerintah daerah dan juga seluruh pemangku kepentingan agar bisa membantu berputarnya ekonomi di daerah," terangnya.
