Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Timur membeberkan sejumlah program untuk menjaga kestabilan inflasi terutama pada bahan pangan strategis pada 2022.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Ricky P Gozali menyatakan penguatan sinergi antar TPID dan antara TPID dengan para pemangku kepentingan terkait menjadi faktor kunci pengendalian inflasi di tengah perekonomian yang kembali meningkat dan risiko geopolitik yang mengganggu pasokan pangan.
“Program kerja TPID Provinsi dan Kota/Kabupaten pada tahun 2022 tetap mengacu pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, komunikasi efektif, dan ketersediaan pasokan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah,” ujarnya, Selasa (26/7/2022).
Ricky menjabarkan upaya tersebut a.l pertama, TPID Kaltim dan pemangku kepentingan terkait melakukan inspeksi ke pasar guna memantau pasokan komoditas pangan yang terkendala akibat mekanisme pasar yang kurang efisien.
“Selain itu inspeksi juga diharapkan dapat dilakukan terhadap produsen pangan lokal dan pusat distribusi bahan pangan dari luar daerah guna memastikan supply chain pangan di Kaltim berjalan secara lancar dan efisien,” terangnya.
Dalam konteks yang lebih holistik, kata Ricky, permasalahan distribusi yang kerap kali terjadi di Kaltim pada umumnya terjadi pada komoditas bahan bakar kendaraan, sehingga perlu terus dipantau dalam pelaksanaan high level meeting TPID dan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
“Karena terganggunya distribusi pada komoditas tersebut bisa memberikan multiplier effect pada kenaikan inflasi di Kaltim,” katanya.
Kedua, program inovasi pengendalian harga seperti menggelar pangan murah, toko tani dan mendorong perluasan kios bahan pokok melalui digital platform, sehingga dapat di replikasi secara bertahap di Kabupaten/Kota se Kaltim sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai perdagangan dari produsen ke konsumen.
Menurut Ricky, pemangku kepentingan terkait juga perlu mendorong digitalisasi melalui pemakaian Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di pasar tradisional guna mendorong efisiensi transaksi, peningkatan PAD, mempercepat akses keuangan/pembiayaan para pedagang ke lembaga keuangan dan menurunkan risiko penyebaran COVID-19.
Ketiga, TPID dan pemangku kepentingan terkait melakukan pemetaan surplus/defisit pasokan di setiap Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur yang diawali dengan focus group discussion antara Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur bersama Dinas Pangan dan Pertanian se-Kabupaten/Kota di Kaltim.
“Selain itu, perlu dilakukan kembali pemetaan provinsi yang memiliki surplus bahan pangan dalam rangka mendorong penjajakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) sehingga dapat meminimalisir defisit pasokan di Kalimantan Timur,” terangnya.
Terakhir, dalam menciptakan komunikasi yang efektif, TPID maupun pemangku kepentingan lainnya dapat meningkatkan kualitas dalam mengupdate data harga pangan strategis di laminetam.id yang dilakukan oleh PIC setiap kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Timur, di antaranya melalui perbaikan kerangka acuan kerja, proses pencacahan, dan mirroring data harga komoditas yang beririsan dengan PIHPS Nasional (hargapangan.id).
“Sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), TPID Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh Kab/Kota menyusun Peta Jalan Pengendalian Inflasi Periode 2022-2024 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja,” pungkasnya.
Berdasarkan data Bank Indonesia, Kaltim tercatat mengalami inflasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu 2,86 persen (yoy) pada kuartal I/2022 dari kuartal sebelumnya yang hanya sebesar 2,15 persen (yoy).
Adapun, realisasi inflasi Kaltim pada periode ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi inflasi nasional yaitu 2,64 persen (yoy) dan merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir bahkan jika dibandingkan dengan periode sebelum pandemi COVID-19.
