Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (KPwBI Kaltim) menyoroti risiko peningkatan inflasi khususnya komoditas pangan.
Kepala KPwBI Kaltim Ricky P. Gozali menyatakan salah satu sumber utama dari melonjaknya tingkat inflasi ini adalah inflasi pangan, dimana inflasi pangan kini mencapai sebesar 11,5 persen yang merupakan level tertinggi sejak 8 tahun terakhir.
“Untuk itu, Bank Indonesia berupaya merangkul segala pihak baik Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan seluruh lapisan masyarakat untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mengoptimalkan upaya dan langkah pengendalian inflasi pangan guna menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya yang dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis (22/9/2022).
Oleh karena itu, Ricky mengungkapkan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Samarinda pihaknya menyelenggarakan Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Kampung Tangguh RT 82 Loa Bakung, Samarinda.
Berdasarkan data Bank Indonesia, inflasi Kalimantan Timur pada Agustus 2022 tercatat sebesar 4,96 persen secara tahunan (yoy) atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian nasional yaitu 4,69 persen (yoy).
Ricky menjelaskan ada enam program unggulan pengendalian inflasi yang dicanangkan dalam Kick Off GNPIP Kota Samarinda berupa kegiatan Pasar Murah, Kerjasama Antar Daerah (KAD), urban farming, bantuan ongkos angkut, peresmian kios stabilisator inflasi dan penyerahan sertifikat Kampung Andalan Ketahanan Pangan.
“Dalam rangka memperkuat ketersediaan pasokan bahan pangan di Kota Samarinda, diadakan Penandatanganan dengan daerah produsen di Sulawesi Selatan yang melibatkan Perumda Varia Niaga Samarinda, Perusda Kriya Pinrang Sulsel, dan POS Logistic untuk menyediakan bahan pangan khususnya komoditas beras dan cabai rawit,” jelasnya.
Selain itu, untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga juga diluncurkan Gerakan Urban Farming serentak di Kota Samarinda yang melibatkan 59 kampung dan pondok pesantren dengan pemberian bibit cabai sejumlah 7.700 bibit cabai.
Penguatan ketahanan pangan, kata Ricky, juga dilakukan pada beberapa klaster salah satunya klaster Mugirejo berupa pemberian bantuan pupuk untuk ekstensifikasi produksi cabai dan hortikultura yang selama ini sudah dilakukan.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengajak seluruh Pimpinan Forkopimda dan pejabat publik untuk berjuang bersama dalam mengendalikan inflasi pangan di Kota Samarinda.
Andi Harun menyebutkan, Pemerintah Kota Samarinda mendukung segala upaya pengendalian inflasi yang mengacu pada kerangka 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.
“Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia, Walikota Samarinda juga segera merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai dukungan fiskal untuk memberi BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi kelompok nelayan terdampak, para buruh yang terkena dampak PHK, warga miskin dan UMKM untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” sebutnya.
Selain itu, dia mengatakan untuk mendukung Pasar Tani dilakukan pemberian bantuan ongkos angkut kepada petani sehingga harga yang didapatkan masyarakat sama dengan harga petani di ladang karena memotong rantai distribusi sehingga petani mendapatkan keuntungan sepenuhnya.
“Pada kesempatan tersebut, juga diresmikan Mini Bebaya Mart Cabang Loa Bakung sebagai kios stabilisator inflasi yang didirikan di tengah pemukiman masyarakat untuk memudahkan masyarakat mendapatkan harga kebutuhan pokok dengan terjangkau. Untuk meningkatkan kemudahan dalam bertransaksi, Mini Bebaya Mart juga dilengkapi dengan alternatif pembayaran menggunakan QRIS,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Kick Off GNPIP dilakukan oleh Walikota Samarinda Andi Harun bersama Kepala KPwBI Kaltim Ricky P. Gozali dan disaksikan oleh seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
GNPIP merupakan sebuah upaya dan aksi nyata yang bersifat nation-wide untuk mendukung optimalisasi langkah extra effort pengendalian inflasi pangan dari sisi hulu-hilir dan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
