Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

DPRD Balikpapan Usul Alokasi DAK Difokuskan pada Pengembangan Ekonomi Lewat UMKM

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle menyatakan ekonomi yang perlu dikembangkan di Balikpapan adalah UMKM dengan jumlah pelaku usaha 90.000 unit.
M. Mutawallie Syarawie
M. Mutawallie Syarawie - Bisnis.com 14 Oktober 2022  |  15:46 WIB
DPRD Balikpapan Usul Alokasi DAK Difokuskan pada Pengembangan Ekonomi Lewat UMKM
Ilustrasi UMKM - surakarta.go.id
Bagikan

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mengusulkan DAK (Dana Alokasi Khusus) difokuskan untuk meningkatkan kompetensi pelaku UMKM dalam mendorong perekonomian.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle menyatakan ekonomi yang perlu dikembangkan di Balikpapan adalah UMKM dengan jumlah pelaku usaha mencapai 90.000 unit.

“Ada usaha kecil, menengah dan besar. Artinya anggaran sudah ada, teman-teman dari Pemkot sudah mengalokasikan anggaran ini tapi belum ada nomenklatur,” ujarnya, Jumat (14/10/2022).

Dia menambahkan, semua stakeholder tidak bisa tinggal diam dan perlu mematangkan perencanaan serta menyelaraskannya dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Mereka (pemerintah pusat) bagian dari kita juga. Apabila DAK yang digunakan selama ini kurang, perlu ditambahkan karena tidak berlebihan mengingat Balikpapan sebagai beranda IKN,” katanya.

Selain itu, dia menuturkan bahwa UMKM di Balikpapan banyak yang mendapatkan penghargaan di tingkat nasional tapi belum dirasakan secara luas oleh masyarakat Balikpapan sendiri.

“Seharusnya ini yang perlu disiapkan secara kontinu. Di  drop di perhotelan, resto-rest, di tempat makan, jadi ada ciri khas di Balikpapan,” katanya.

Apalagi saat ini, kata Sabaruddin, Tingkat hunian perhotelan mulai kembali menggeliat ditambah ramainya tujuan destinasi wisata dan transportasi di Balikpapan.

“Sekarang ini pengembangan ekonomi dan infrastruktur terus disiapkan dan memang harus ada ekstra peruntukannya,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, alokasi belanja operasional Kota Balikpapan menjadi tertinggi kedua di Kaltim dengan capaian 76,2 persen pada kuartal II/2022.

Belanja operasi pada pembangunan infrastruktur tentunya berhubungan erat dengan kendala distribusi barang dan jasa yang utamanya disebabkan kondisi sarana prasarana yang kurang memadai sehingga dapat memicu inflasi.

Sementara itu, Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan pengembangan ekonomi tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini legislatif dan eksekutif.

“Bahwa pemerintah akan men-support tapi seluruh elemen masyarakat pun harus punya effort untuk pengembangan ekonomi dari semua sektor baik Ekraf dan UMKM,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

balikpapan umkm
Editor : Ajijah
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top