Bisnis.com, BALIKPAPAN — BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan membeberkan strategi penetrasi perlindungan untuk pekerja rentan di wilayah Kalimantan.
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Erfan Kurniawan menyatakan saat ini terus melakukan sosialisasi kepada sejumlah kepala daerah dalam hal melindungi para pekerja rentan.
“Kami mengajak kepada kepala-kepala daerah agar menjalankan perlindungan sosial kepada pekerja, khususnya yang banyak ditemui dari sektor informal,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (23/5/2023).
Dia menambahkan, perluasan kepesertaan juga dapat diwujudkan dengan lebih optimal melalui program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai).
“Sebenarnya program ini sudah lama, tapi sekarang dikuatkan,” katanya.
Sebagaimana diketahui, seluruh pekerja Indonesia wajib dilindungi program jaminan sosial menurut Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam UU No 40/2004.
Baca Juga
Agar seluruh pekerja Indonesia, khususnya informal dapat segera memperoleh akses jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan menyusun inisiatif strategis dengan mengimplemantasikan sistem Keagenan Jaminan Sosial melalui program Perisai.
Erfan menyebutkan, menjadi agen Perisai bukan hanya mendapatkan keuntungan diri tapi juga dapat membantu melindungi orang-orang terdekat, khususnya kepada mereka yang bekerja informal seperti pekerja keagamaan, nelayan, petani, UMKM, dan lainnya.
Dia mengungkapkan bahwa ada lima pilihan yang dapat diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapt memberikan manfaat berupa uang tunai kepada peserta yang berusia 56 tahun, meninggal dunia, atau cacat total dan Jaminan Kematian (JKM) yang memberikan manfaat berupa santunan kematian dan biaya pemakaman kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia dengan nominal mencapai Rp42 juta.
Kemudian, Jaminan Pensiun yang memberikan manfaat berupa uang bulanan kepada peserta yang memasuki usia pensiun atau mengalami cacat dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang memberikan manfaat berupa biaya pengobatan, santunan, dan rehabilitasi kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau dalam perjalanan kerja.
Terbaru, BPJS Ketenagakerjaan memberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yaitu yang memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh yang mengalami PHK.
Dengan jaminan tersebut, Erfan berharap pekerja rentan dapat mendapatkan semua manfaat dengan cukup mengeluarkan biaya iuran per bulan mulai dari Rp16.000 tiap pekerja untuk JKM.
“Cakupan untuk pekerja non formal atau bukan penerima upah (BPU) masih sekitar 10-15 persen, oleh karena itu sayang jika tidak memanfaatkan. Kita dapat mulai dari orang-orang terdekat,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, cakupan kepesertaan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 70,86 persen per Maret 2023 atau tertinggi se-Kalimantan.
Berdasarkan data BPJS TK Kalimantan, dari jumlah angkatan kerja 1,35 juta orang di Kaltim terdapat peserta aktif mencapai 962.711 orang. Jika diperinci, cakupan kepesertaan Kalimantan Utara mencapai 57,86 persen, Kalimantan Tengah 52,92 persen, Kalimantan Selatan 34,25 persen dan Kalimantan Barat 32,28 persen.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyatakan siap mengalokasikan dana APBD untuk melindungi 100.000 pekerja rentan pada tahun 2023. Kaltim menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang diklaim melindungi pekerja Non-ASN dalam 4 Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
