Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Penghiliran sawit dipandang memiliki peran yang cukup apik tak hanya untuk meningkatkan investasi dalam negeri, melainkan juga mampu menumbuhkan industri turunan untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun mancanegara.
Bukan tanpa sebab. Komoditas ini mampu menghasilkan produk turunan yang cukup beragam seperti minyak goreng, sabun, hingga biodiesel.
Namun demikian, melonjaknya kebutuhan domestik untuk memenuhi ambisi B30 -pencampuran FAME ke solar- menyebabkan melonjaknya serapan biodiesel dalam beberapa tahun terakhir.
Oleh karena itu, pasokan CPO untuk oleokimia perlu disiapkan dengan baik agar kelangkaan minyak goreng tak lagi menjadi persoalan negara produsen CPO terbesar dunia ini.
Sementara itu, industri sawit di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan hilirisasi dan mengurangi ketergantungan pada ekspor produk mentah.
Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kaltim Azmal Ridwan mengatakan salah satu faktor penghambatnya adalah belum beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy yang seharusnya menjadi pusat hilirisasi sawit di Benua Etam.
Baca Juga
“KEK Maloy yang terletak di Kabupaten Kutai Timur telah direncanakan sebagai kawasan industri yang dapat menampung produksi sawit dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Timur. Namun, hingga saat ini, kawasan tersebut belum memiliki tindak lanjut yang jelas,” ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (7/11/2023).
Padahal, KEK Maloy diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk sawit, seperti minyak goreng, sabun, kosmetik, biodiesel, dan lain-lain.
Hal ini dinilai merugikan industri sawit di Kaltim, karena produk mentah memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan produk olahan.
Padahal, hilirisasi sawit menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan industri sawit di Kaltim.
“Tantangannya adalah meningkatkan hilirisasi sawit di Kalimantan Timur (Kaltim) dan memastikan hasil sawitnya tidak diekspor mentah,” terang Azmal.
Dia menjelaskan, KEK Maloy sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi pusat hilirisasi sawit yang dapat menampung produksi sawit dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Timur. Dengan begitu, Kaltim dapat menjadi pusat industri sawit yang potensial.
“Produk-produk sawit, mulai dari bahan baku hingga produk jadi, menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita,” katanya.
Dia mengungkapkan bahwa penting untuk mengembangkan dan memperluas produksi sawit secara berkelanjutan, terutama karena Indonesia adalah eksportir terbesar produk sawit.
“Kawasan ini perlu terus diperluas dan hasil produksinya harus tetap di Kaltim. Investasi di sektor sawit harus memiliki jaminan yang kuat,” ungkapnya.
Saat ini, ada beberapa pemain besar seperti Astra dan Sinarmas yang berinvestasi dalam sektor ini. Namun, dukungan berupa iklim investasi yang kondusif perlu diciptakan lebih optimal agar tidak menjadi kendala dalam pengembangan sektor sawit.
Menurut Azmal, sawit memiliki keunggulan dalam hal kemampuan penanaman kembali dan berkelanjutan. Dalam waktu tiga tahun, sawit dapat dipanen kembali, yang mendukung keberlanjutan dan sumber daya yang dapat diperbaharui.
“Oleh karena itu, sawit menjadi pilihan yang sulit digantikan oleh komoditas lain. Penting untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan mendukung pertumbuhan sektor sawit di Kaltim, mengingat potensi keberlanjutan yang dimilikinya dan belum ada alternatif yang sebanding dalam hal keberlanjutan di sektor tersebut,” terangnya.
Dia menyebutkan, pemerintah harus memberikan kebijakan dan insentif yang menguntungkan bagi pengembangan industri hilir sawit, seperti kemudahan perizinan, fasilitas perpajakan, bantuan modal, dan infrastruktur.
Di sisi lain, Kaltim memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor perkebunan, baik melalui perusahaan besar maupun perkebunan rakyat.
Namun, perkebunan rakyat yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pedesaan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari rendahnya produktivitas, lemahnya kelembagaan, hingga kurangnya daya saing produk.
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah provinsi bersama dengan stakeholder terkait telah merumuskan langkah-langkah strategis, salah satunya adalah dengan meningkatkan peran dan kapasitas kelembagaan petani.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Ahmad Muzakkir, mengatakan bahwa kelembagaan petani merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan bersama dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
“Keberadaan kelembagaan petani saat ini belum berjalan aktif atau belum terlihat perannya terhadap kemajuan petani. Oleh karena itu, kelembagaan petani perlu menjadi perhatian bersama baik itu di tingkat provinsi atau kabupaten dalam pembinaan dan pendampingan petani atau kelembagaannya,” katanya.
Menurut Muzakkir, salah satu bentuk kelembagaan petani yang dapat memberikan kontribusi besar adalah badan usaha milik petani (BUMP). Dengan terbentuknya BUMP, petani dapat menjalin kemitraan dengan pihak luar, seperti bank dan pasar, serta mendapatkan akses cepat terhadap informasi.
“Kelompok tani biasanya sudah bisa membuat suatu nota kesepahaman (MoU) dengan pihak tertentu dalam pemasaran hasil, sehingga petani tidak perlu ragu untuk tetap berproduksi dan takut akan harga yang rendah,” tuturnya.
Adapun, Muzakkir berharap agar kelompok tani dapat menyatukan kepentingan dan masalah yang dihadapi, serta berkolaborasi dengan stakeholder lain dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Pertanian menciptakan pertanian yang maju, mandiri, dan modern.
“Semua ini terwujud melalui proses pembelajaran yang terus menerus dilakukan kelompok tani, melalui kegiatan pemberdayaan petani melalui pendampingan penyuluhan/pelatihan petani,” pungkasnya.
