Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Antrean bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di hampir semua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kaltim selama beberapa bulan terakhir dinilai bisa mengancam produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo mengatakan perlu adanya peran aktif dari wakil Kaltim di parlemen untuk menuntut penambahan kuota BBM dari pemerintah pusat.
Dia menambahkan, BBM adalah kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi pengusaha yang mengandalkan BBM untuk menjalankan usahanya.
“Urusan BBM ini menyangkut untung rugi,” ujar Slamet dalam diskusi Rembuk Etam yang diselenggarakan oleh Kaltim Post dan Ikatan Alumni Universitas Brawijaya Kaltim, Rabu (13/12/2023).
Menurut Slamet, pemerintah pusat seharusnya tidak hanya menghitung kuota BBM berdasarkan jumlah penduduk, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti pertumbuhan kendaraan, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas industri di Kaltim.
Dia menyebutkan Kaltim adalah salah satu provinsi yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, sehingga layak mendapatkan alokasi BBM yang lebih besar.
Baca Juga
“Mereka (wakil Kaltim) harus bisa menekan pusat untuk menambah kuota BBM kita,” tegas Slamet.
Slamet juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa jika krisis BBM tidak segera diatasi, pertumbuhan ekonomi Kaltim yang saat ini sudah mulai membaik, yakni mencapai 5,3%, akan kembali terhambat.
Dia mengungkapkan bahwa ke depan, kebutuhan BBM di Kaltim akan terus meningkat seiring dengan pesatnya pembangunan di daerah tersebut.
"(Seperti) Balikpapan yang sudah mengalami kemacetan akibat lonjakan jumlah kendaraan," pungkasnya.
