Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Kesiapan dan manfaat jangka panjang dari inovasi taksi terbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih memunculkan tanda tanya besar.
Sebagaimana diketahui, Indonesia memasuki babak baru dalam transportasi nasional dengan uji coba resmi taksi terbang IKN di Kota Samarinda, Senin (29/7).
Langkah ini dianggap akan menyetarakan Nusantara dengan kota-kota maju lainnya yang telah mengadopsi urban air mobility dalam penataan perkotaan.
Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi, mengungkapkan bahwa tidak bisa membandingkan pendapatan Indonesia dengan negara maju, meski adanya kolaborasi terkait pengembangan inovasi.
"Perusahaan multinasional yang berinvestasi di negara lain seringkali tidak sepenuhnya memberi manfaat kepada negara tersebut. Mereka biasanya mencari cara untuk mengurangi pajak, tarif, mencari tenaga kerja murah, dan mendekatkan pasar," ujarnya melalui sambungan telepon, Senin (29/7/2024).
Dia menyebutkan, kebutuhan singkat akan teknologi dan keterbatasan anggaran disinyalir menjadi alasan pemerintah tidak mampu mendorong pengembangan produk dalam negeri dan menjadi celah bagi investor asing untuk masuk.
Baca Juga
"Masa kita tidak bisa memberdayakan putra terbaik bangsa? Katanya generasi emas, jangan sampai tidak ada tempat juga untuk mereka di 2045," lanjutnya.
Purwadi juga menyoroti kebijakan IKN dengan anggaran besar dan teknologi canggih bak 'menggaruk yang tak gatal'.
Meski mendukung visi jangka panjang, dia menekankan bahwa kondisi masyarakat menengah ke bawah saat ini semakin tertekan.
"Perlakuan pemerintah terhadap ragam kelas ekonomi tidak menjunjung asas keadilan," ujarnya.
Secara makro, Purwadi menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sedang tergerus, dengan hampir 40% konsumsi menengah menurun, yang berdampak pada daya beli masyarakat.
"Untuk apa teknologi canggih jika rakyat masih susah? Bukan hanya bicara penyangga IKN, tapi juga kesenjangan seperti di Mahulu dan Kubar, serta semua kabupaten/kota di Kaltim," katanya.
Adapun, Purwadi memperingatkan bahwa negara harus berhati-hati ketika kelas menengah tidak diperhatikan dan bisa menjadi bom waktu yang bisa mengguncang stabilitas ekonomi dan sosial negara.
