Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar koordinasi lintas sektor demi menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi menyambut hiruk-pikuk Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kaltim menggelar High Level Meeting (HLM) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (6/3/2026).
Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan sinergi pengendalian harga pangan sekaligus memacu transformasi keuangan digital di daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltim Jajang Hermawan menyatakan penguatan TPID akan difokuskan pada komoditas yang secara historis sering menjadi biang inflasi saat momentum Lebaran.
Lebih lanjut, dia menuturkan pengendalian inflasi diperkuat melalui strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Guna mendukung kebijakan yang presisi, Pemprov Kaltim memanfaatkan aplikasi Mandau Kaltim (Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama) yang berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini dioptimalkan untuk memantau harga secara real-time dan terintegrasi lintas instansi.
Baca Juga
"Mandau Kaltim juga dioptimalkan sebagai instrumen pemantauan dan perumusan kebijakan pengendalian inflasi yang berbasis AI secara lebih responsif dan terintegrasi lintas instansi," kata Jajang dalam keterangan resmi, Sabtu (7/3/2026).
Di sisi lain, akselerasi digitalisasi keuangan daerah yang dikomandoi TP2DD diarahkan untuk mempercepat efisiensi tata kelola melalui perluasan QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Menurutnya, tren positif digitalisasi di Kaltim saat ini tercermin dari lonjakan transaksi non-tunai yang signifikan, yang diharapkan mampu mendorong transparansi serta akuntabilitas layanan publik.
Kendati demikian, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengingatkan agar seluruh langkah kebijakan tetap berpegang teguh pada Roadmap TPID 2025–2027 agar mampu menjawab tantangan struktural daerah secara jangka panjang.
Senada, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji selaku Ketua TPID menekankan pentingnya intervensi pasar dan pengawasan ketat terhadap potensi gangguan distribusi.
"Menjelang Ramadan dan Idulfitri, kita perlu memperkuat koordinasi lintas daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, dan menahan gejolak harga agar tetap terkendali," kata dia.
Adapun pertemuan ini diakhiri dengan komitmen kolektif dari seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) demi mewujudkan ekonomi Kaltim yang berkelanjutan.
