Kadin Dorong Pemkot Balikpapan Pertajam Kebijakan Untuk Pacu PAD

Oleh: Nadya Kurnia 08 Februari 2017 | 09:38 WIB

BALIKPAPAN-Kamar Dagang dan Industri Kota Balikpapan meminta Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan membuat kebijakan yang fokus dan terarah.

Ketua Kadin Balikpapan Yaser Arafat mengatakan PAD memiliki peranan penting dan merupakan sumber utama untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan mendukung kemajuan daerah. Apalagi saat ini kemampuan keuangan daerah juga terbatas.

"Saat ini kondisi fiskal keuangan secara nasional berimbas pada pemotongan anggaran daerah seluruh kabupaten kota di Indonesia cukup signifikan. Akhirnya, pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah juga ikut menurun," jelas Yaser, Rabu (8/2/2017).

Oleh karenanya, pemerintah harus lebih fokus lagi menentukan kebijakan khususnya pada sektor ekonomi strategis, seperti konstruksi, jasa, dan pariwisata. Yaser berpendapat banyak cara yang bisa ditempuh untuk meningkatkan PAD.

Pada sektor pariwisata misalnya, pemerintah seharusnya mampu membangun pariwisata terintegrasi, meliputi komponen penunjang infrastruktur di dalamnya baik jalan, drainase, taman, kebersihan dan strategi marketing kota untuk mendatangkan turis lokal dan mancanegara.

Menurutnya, apabila terealisasi diharapkan hilirisasi UMKM pun akan terkena imbas positif. Dalam hal ini, pemkot telah berupaya dengan membuat destinasi wisata baru, yakni kampung nelayan teluk seribu di Kelurahan Manggar dan Manggar Baru.

"Apa saja, asal fokus insya Allah akan terwujud demi kemanfaatan dan kemaslahatan pertumbuhan ekonomi kota. Pantai Manggar masih bisa dikemas maksimal, SKPD bisa gotong royong mengalokasikan anggarannya guna membenahi infrastruktur penunjang," sambungnya.

Sementara dari sektor jasa, Yaser menyarankan agar pemkot memanfaatkan teknologi automatic teller yang servernya dibuat terintegrasi antara setiap hotel dan restoran dengan pemerintah kota.

Dengan begitu, setiap transaksi akan terekam dan pajak atas transaksi secara otomatis masuk ke pembukuan kas daerah. Sistem itu juga mencegah terjadinya kebocoran dan manipulasi pendapatan daerah karena pajak dari setiap transaksi dibayar konsumen.

"Kerja sama bisa dilakukan dengan BPD Kaltim dan dikelola Perusdae. Di Surabaya teknologi itu sudah dimanfaatkan, hasilnya cukup maksimal," jelasnya.

Adapun untuk sektor konstruksi, Yaser berpendapat keberpihakan dengan pengusaha lokal dapat meningkatkan PAD. Seharusnya, lanjut dia, pengusaha yang hendak mengikuti lelang pengerjaan paket proyek harus terdaftar di Balikpapan.

"PLN misalnya, dalam pekerjaan yang anggarannya besar selama ini masih menggunakan jasa kontraktor luar daerah secara mayoritas, dengan alasan tender terbuka. Padahal siapapun yang masuk di Balikpapan harus terdaftar di perizinan sehingga pajaknya bisa dipungut," ujarnya.

Editor: Fajar Sidik

Berita Terkini Lainnya