BNPB Petakan Sintang Daerah Rawan Longsor

Oleh: Yanuarius Viodeogo 26 Juni 2017 | 12:33 WIB
BNPB Petakan Sintang Daerah Rawan Longsor
Ilustrasi - Petugas mengoperasikan alat berat di area longsor Desa Kepel, Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (15/4)./Antara-Prasetia Fauzani

Kabar24.com, PONTIANAK – Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) memetakan Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat masuk dalam kategori wilayah di Indonesia rawan lonsor dan perlu dibangun sistem peringatan dini gerakan tanah.

Data BNPB menunjukkan bahwa bencana gerakan tanah merupakan salah satu dari 3 bencana besar yang terjadi di Indonesia selain banjir dan angin putting beliung.

Dari rilis diterima Bisnis, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Medi Herlianto menyebut penerapan sistem peringatan dini longspur bertujuan untuk menurunkan indeks risiko bencana Indonesia.

“Fokus lokasi penerapan 24 sistem peringatan dini gerakan tanah pada 2017 tersebar di 4 daerah perbatasan atau terluar, 4 daerah tertinggal dan 16 daerah pariwisata,” kata Medi.

Kabupaten Sintang, lanjutnya, masuk kategori perbatasan rawan longsor selain Kabupaten Alor, Kota Bitung dan Kabupaten Nunukan. Sementara, empat daerah dikategorikan daerah tertinggal adalah Kabupaten Nabire, Pulau Morotai, Belu dan Solok Selatan.

Adapun, 16 daerah pariwisata yang perlu menerapkan peringatan dini gerakan tanah adalah, Ternate dan Pulau Morotai, Bima, Belu Ngada, Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, Bantaeng, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Samarinda, Badung, Malang, Kendal dan Wonosobo, Cilengon, dan Rejang Lebong.

Penerapan deteksi dini ini bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada. Universitas tersebut sudah memiliki 5 hak paten sistem peringatan dini seperti extensometer, tiltmeter, inclinometer, penakar hujan, ultrasonic sensor, IP Camera dan sistem telemetri.

Editor: Nancy Junita

Berita Terkini Lainnya