Bisnis.com, PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak meyakini penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada akhir tahun ini bisa mencapai Rp23 miliar.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak Amirullah mengatakan, tahun ini realisasi lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi 2014 yakni sebesar Rp18,2 miliar.
“Sekitar 400.000 WP PBB, dari realisasi yang mendekati target ada antusias dari WP untuk membayar pajak. Kami optmistis bisa meraup lebih banyak lagi penerimaan karena ada sentra bisnis yang belum menjalankan kewajibannya,” kata Amirullah kepada Bisnis, akhir pekan ini.
Dia mengatakan, dengan sisa waktu tiga minggu lagi pada 2015, pihaknya akan mendatangi para pemilik usaha, termasuk pemilik tanah dan lahan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.
Menurutnya, saat dikunjungi petugas Dispenda, para wajib pajak (WP) acapkali lupa dan ada yang berusaha menghindar dari petugas supaya tidak mau membayar.
Dia mengingatkan, kalau WP menghindar justru membuat denda pajak semakin membengkak dan semakin memberatkan. Padahal,
Dispenda memiliki fleksibelitas bagi WP supaya mau membayar pajak.
“Seperti pembayaran sekarang sudah online lewat ATM Bank Kalbar. Kami juga buka loket Sabtu sampai pukul 23.00 WIB dan Minggu sampai pukul 20.00 WIB,” tuturnya.
Dia menyarankan supaya WP menghindari denda karena dikenai sanksi administrasi mencapai 2% dan pemberian stiker tertanda WP yang tidak patuh pajak di tembok bangunan dan lahan pemilik WP sebagai sanksi moral dan denda 2%s.
Hal yang sama berlaku pula untuk WP selain WP PBB. Adapun tahun ini, Dispenda Kalbar telah melampaui realisasi pajak secara keseluruhan sebanyak Rp245 miliar dari target Rp235 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
