Bisnis.com, BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan jumlah kasus gizi buruk di daerahnya masih tergolong tinggi.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Nur Ali Purnama mengatakan, kasus gizi buruk di daerahnya mencapai 8,2%, dari seharusnya kurang dari 1%.
Menurut dia, persentase sebanak itu dalam kategori cukup tinggi. Sedangkan untuk gizi kurang tercatat 19,2%.
"Kalau gizi kurang tidak boleh dari 18% sehingga kita masih kelebihan sekitar 1% dari target penurunan nasional," katanya, Jumat (8/1/2016).
Menurut dia, banyak faktor yang menyebabkan tingginya penderita gizi buruk dan gizi kurang di Kalsel salah satunya adalah kemiskinan.
Sepanjang 2015 Dinas Kesehatan Kalsel menangani sedikitnya 70 kasus penderita gizi buruk yang mayoritas adalah balita. Sedangkan tahun sebelumnya, jumlah penderita gizi buruk yang ditangani sebanyak 80 kasus.
Jumlah penderita gizi kurang tersebut menurut dia sebenarnya sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan data riset kesehatan dasar 2010 dengan persentase 22,8%.
"Turunnya angka penemuan tersebut, belum bisa dijadikan patokan bahwa kasus gizi buruk atau gizi kurang telah berkurang, karena bisa jadi jumlahnya tetap banyak, cuma yang ditemukan baru sedikit," katanya.
Ali mengungkapkan, terdapat empat faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kurang gizi dan gizi buruk.
Keempat komponen dimaksud adalah aspek produksi pangan, aspek distribusi pangan, akses masyarakat terhadap pangan yang bergizi serta aspek konsumsi.
Sehingga untuk menanganinya perlu keterlibatan banyak pihak, instansi pemerintah yang terkait pada persoalan distribusi pangan, penyuluhan dan tenaga kader di desa dan lainnya.
Terjadinya kasus gizi buruk pada bayi dan balita yang jelas akibat kurangnya asupan makanan bergizi baik oleh Ibu maupun balita.
"Terkait asupan gizi, tentu tidak hanya terkait bidang kesehatan semata melainkan juga terkait pangan, penyuluhan KB, keaktifan kader dan kelembagaan posyandu," jelasnya.
Karena itu dia meminta peran instansi pemerintah terkait khususnya yang bergerak pada aspek produksi, distribusi dan akses terhadap pangan agar bekerjasama dan berkoordinasi untuk mengatasi kasus gizi buruk dan gizi kurang.
"Saat ini ada lima kabupaten/kota di Kalsel yang ditetapkan masuk prevalensi gizi kurang antara lain Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan dan Batola," katanya.
