Bisnis.com, PONTIANAK – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia menilai pemerintah di daerah Kalimantan Barat kurang gencar meningkatkan daya saing pelaku UMKM dengan memperbanyak area penjualan khusus dan lolos uji label legal untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Ketua Aprindo Kalbar Daniel Tangkau mengatakan, area khusus menjual produk makanan, minuman dan kerajinan tangan di setiap kabupaten dan kota di provinsi ini masih minim, justru produk-produk asal sejumlah negara lebih mudah dijumpai di setiap gerai toko modern.
“Di Kota Pontianak misalnya, baru dominan produk lokal dijual di kawasan pertokoan Jl. Pattimura, sementara di supermarket sulit ditemui produk lokal karena pengusaha ritel juga tidak boleh sembarangan menjual produk UMKM dan lebih memilih produk luar negeri,” kata Daniel kepada Bisnis, Kamis (10/3/2016).
Dia berharap peran para pengusaha ritel yang tergabung dalam asosiasi ini juga mendorong pelaku UMKM yang hendak memasukkan produknya terlebih dahulu mengantongi sertifikat halal, lolos izin kesehatan, hingga komposisi bahan makanan supaya layak diterima di supermarket.
Daniel mengatakan para pelaku usaha ritel di Kalbar di bawah naungannya tentu tidak ingin sembarang menjual produk yang tidak aman dikonsumsi oleh masyarakat dengan memperketat masuknya produk yang hendak dijual.
Dia mengingatkan persoalan tersebut harus segera diatasi oleh pemerintah untuk terus membina pelaku UMKM dari aspek persyaratan legal sembari mengembangkan produknya agar lebih berinovatif.
“Jangan bangga dulu kalau produk bisa terjual di toko modern besar tanpa memperhatikan prosedur perizinan karena sekarang masyarakat sudah menyadari pentingnya kesehatan. Jadi selain kemasan menarik, syarat label legal pemerintah juga harus dipenuhi.”
Kepala Bidang Kerja sama dan Pengembangan Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) M. Yusuf mengatakan pemerintah baru sebatas mengupayakan menampung produk pelaku UMKM di Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) di provinsi, kabupaten dan kota.
“Kami biasanya antar tamu-tamu luar Kalbar ke Dekranasda itu. Kami berharap ada pengusaha yang mau membangun pusat oleh-oleh.”
Upaya lain, pihaknya berkomitmen untuk sering mempertemukan pelaku UMKM dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) supaya semakin banyak produk UMKM Kalbar ditampung melalui gerai-gerai masing-masing BUMN.
