Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kota Balikpapan menghadapi hambatan serius dalam pelaksanaan program pembangunan akibat keterlambatan pencairan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp241 miliar.
Dari total alokasi sekitar Rp340 miliar, hingga kini baru Rp99 miliar yang diterima oleh kas daerah.
Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri mengungkapkan keprihatinannya terkait ketidakpastian pencairan sisa dana tersebut.
"Belum ada kepastian kapan sisa dana tersebut akan dibayarkan, padahal sudah dianggarkan di batang tubuh. Isu ini menjadi perhatian khusus pemerintah kota," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (20/8/2025).
Persoalan ini semakin mengemuka saat berlangsungnya Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-27 masa sidang III tahun 2024/2025.
Dalam agenda tersebut, para wakil rakyat mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota mengenai APBD 2025, sekaligus menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025—2029.
Baca Juga
Dia menambahkan, fraksi PDI Perjuangan menyoroti kinerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang dinilai belum optimal.
"PDIP meminta Dispenda lebih kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah, mengingat target tahun lalu tampaknya tidak tercapai," ungkapnya.
Kritik serupa mengalir dari berbagai fraksi lainnya. Namun, setiap fraksi memiliki fokus prioritas yang berbeda dalam merespons tantangan anggaran ini.
Partai Gerindra, misalnya, dengan tegas menekankan urgensi penanggulangan bencana dan rehabilitasi infrastruktur. Hal tersebut dinilai menjadi prioritas utama dalam anggaran perubahan.
Di sisi lain, Partai Nasdem mengangkat isu krusial yang telah berlarut-larut, kondisi memprihatinkan Pelabuhan Speed di Kampung Baru. Infrastruktur vital ini telah bertahun-tahun tidak mengalami pemugaran atau perbaikan berarti.
"Meskipun dana hibah sebesar Rp90 miliar—100 miliar sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi, mengingat pelabuhan berada di bawah kewenangan provinsi, kami akan berkoordinasi dengan DPRD Provinsi untuk memastikan pembangunan segera terealisasi," jelasnya.
Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memfokuskan perhatian pada aspek yang tidak kalah penting pengelolaan aset pemerintah.
Fraksi ini memberikan perhatian khusus pada penataan, pemeliharaan, dan penyelamatan aset untuk mencegah hilangnya aset atau timbulnya sengketa di kemudian hari.
"Termasuk aset-aset di luar Balikpapan seperti asrama mahasiswa di Yogyakarta, Makassar, atau Malang, yang tidak boleh terbengkalai," sebutnya.
Lebih lanjut, Alwi menyebutkan keterlambatan dana transfer ini tentu saja menciptakan dilema tersendiri bagi pemerintah kota.
Di satu sisi, berbagai program pembangunan mendesak untuk segera direalisasikan, tetapi di sisi lain, keterbatasan likuiditas kas daerah menjadi kendala utama.
Kondisi ini semakin diperparah dengan target Pendapatan Asli Daerah yang belum tercapai optimal, sebagaimana disoroti dalam rapat paripurna tersebut. Akibatnya, pemerintah kota harus bersiap dengan skenario alternatif untuk menjaga kontinuitas program pembangunan.
Adapun, dia menuturkan koordinasi intensif antara pemerintah daerah dengan pusat menjadi kunci untuk memastikan kelancaran pencairan dana transfer yang tersisa.
