Bisnis.com, PONTIANAK – Kalimantan Barat minta dukungan dari Badan Nasional Penanggulanan Bencana untuk fasilitas fisik serta dana penanganan bencana kebakaran lahan dan hutan lebih banyak lagi dalam mengurangi selimut kabut asap pada tahun ini.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) TTA. Nyarong mengatakan, Kalbar membutuhkan dana sebanyak Rp161 miliar pada 2016 ini yang mencakup pembuatan embung, kanal, sumur bor, peralatan teknis pemadam kebakaran dan satu set pakaian anti api.
“Termasuk juga untuk makanan para personil hingga dokumentasi penanganan karhutla. Besok akan saya usulkan saat rapat di BPBN (Badan Penanggulangan Bencana Nasional), kami akan membahas penanganan karhutla,” kata Nyarong kepada Bisnis, Senin (9/5/2016).
Nyarong mengutarakan, dana darurat bencana kabut asap hanya mengandalkan dana APBD Provinsi Kalbar senilai Rp1,5 miliar dan nilai itu terlampau kecil pada 2015 lalu.
Dengan kucuran dana dari pemerintah pusat yang lebih besar lagi, dia optimistis tahun ini penanganan akan lebih sigap dibandingkan dengan tahun sebelumnya supaya kabut asap tidak berlangsung lama di daerah ini.
Selain itu, dia juga berharap BNPB menyiapkan satu helikopter water boombing ketika titik panas hendak mulai meluas.
“Setidaknya ada satu helikopter yang berfungsi membom air ke area yang terbakar sudah siaga di bandar udara Supadio Pontianak dan satu helikopter di Kabupaten Ketapang.”
Pada bencana kabut asap terparah pada September dan Oktober 2015 lalu, menurutnya, kawasan gambut seluas 300 hektare di Teluk Bening dan Teluk Bayur, Kabupaten kubur Raya yang terpaksa dipadamkan dengan menggunakan helikopter pengebom air.
“Akhir Mei ini, kami akan ke lokasi-lokasi itu, dan berdialog dengan kepala desa dan masyarakat supaya tidak tinggal diam jika api muncul. Di Teluk Bening dan Bayur itu 300 Ha yang terbakar adalah lahan milik masyarakat.”
Khusus untuk tingkat kabupaten, pihaknya minta kepada kepala daerah yang memiliki wilayah rawan karhutla tidak berlarut-larut dalam mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pencegahan Karhutla dan (SK) Bencana Kabut Asap.
Menurutnya, dengan kedua SK itu daerah lebih mudah memobilisasi pencegahan karhutla karena mendapatkan komando langsung dari BPBD Provinsi Kalbar termasuk mengucurkan dana penanganan karhutla yang selama ini menjadi hambatan untuk segera memadamkan api.
“Kepala BPBD daerah jangan diam, cepat lapor ke bupati ada wilayah terkena bencana supaya cepat teken.”
