Bisnis.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendeklarasikan wilayah Bumi Etam sebagai Green Growth Compact.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan pembangunan hijau yang sudah dicanangkan sejak tahun 2010 lalu dalam gerakan Kaltim Hijau atau Green Kaltim. Namun, untuk memperkuat gerakan pembangunan hijau berkelanjutan tersebut, Kaltim kembali mendeklarasikan satu gerakan besar dalam tajuk Green Growth Compact (GGC).
Untuk diketahui, GGC merupakan sebuah komitmen yang dibentuk dengan melibatkan para pihak yakni pemerintah, swasta, masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan hijau dimana pembangunan menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup.
Kaltim merupakan salah satu dari tiga besar provinsi di Indonesia dengan emisi Green House Gases (GHG) tertinggi memiliki tutupan hutan luas.
"Kami deklrasikan GGC ini untuk mempercepat dan memperluas pelaksanaan pembangunan ramah lingkungan di seluruh wilayah Kaltim sesuai dengan kebijakan, peraturan, program dan target-target serta tata waktu yang telah digariskan di tingkat provinsi," ujarnya, akhir pekan lalu.
Awang menuturkan salah satu misi Kaltim Maju 2018 yakni mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Upaya tersebut dilakukan dengan penanaman 1 Juta batang bibit, rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi hutan mangrove dan rehabilitasi DAS prioritas seluas 11.160 hektare.
"Pembinaan dan peningkatan usaha pelestarian alam, serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan," katanya.
Selain itu juga dilakukan moratorium penerbitan izin tambang dan lahan gambut. Pengawasan lingkungan pertambangan, lanjutnya, dengan meningkatkan pengawasan rehabilitas reklamasi lahan pasca tambang.
Pemprov Kaltim juga melakukan pembinaan perkebunan ramah lingkungan melalui pengembangan biomasa sebagai energi terbarukan dari produksi perkebunan dalam bentuk pengembangan pembangkit listrik tenaga gas berasal dari pengolahan limbah pabrik kelapa sawit (PLTBG-POME) yang hingga saat ini mampu menurunkan emisi sebesar 90.833 ton CO2eq.
Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, namun sasaran meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 75,24, masih belum mencapai target tahun 2015 sebesar 78,29.
"Permasalahan utama adalah rendahnya tutupan lahan akibat pembukaan lahan untuk pertambangan dan perkebunan," ucap Awang.
Sementara laju deforesterasi 41.817 ha/tahun yang lebih tinggi dari kemampuan untuk melakukan rehabilitasi lahan menyebabkan Kaltim merupakan provinsi penyumbang emisi gas rumah kaca ke 4 terbesar dari 34 provinsi di Indonesia dengan rata rata 52,8 juta ton CO2 equivalen/tahun.
Sebesar 73% emisi gas rumah kaca yang dihasilkan di Kalimantan Timur adalah berasal dari perubahan hutan dan lahan untuk pemanfaaan lain. Saat ini elastisitas emisi Kalimantan Timur mencapai 1.611 ton CO2 equivalen/Juta USD PDRB.
"Pembangunan pembangkit listrik tenaga gas yang berasal dari pengolahan limbah pabrik kelapa sawit (PLTBG-POME) berkerja sama dengan perusahan perkebunan sawit dan PLN melalui skema bisnis yang disepakati," tutur Awang.
Hingga 2015 telah ada 3 PKS yakni PT. Rea Kaltim, PT. Prima Mitra Jaya, dan PT. Indonesia Plantation Sinergy) yang telah membangun PLTBG-POME dengan total daya yang dihasilkan sebesar 10,8 MW. Bila di hitung penurunan emisi yang telah dihasilkan yakni sebesar 127.167 ton CO2eq.
"Satu PKS (PT Tanjung Buyu Perkasa) dalam proses konstruksi pemabangunan PLTBG-POME dengan kapasitas 2 X 1,5 MW dan berpotensi menurunkan emisi sekitar 29.219 ton CO2eq/tahun," ujarnya.
Dengan jumlah potensi limbah yang akan di hasilkan dari 62 pabrik kelapa sawit yang telah beroperasi dan rencana dibangun dengan total kapasitas 2660 ton TBS/jam bila digunakan untuk pembangkit listrik akan menghasilkan daya sebesar 53 MW dan akan mengurangi emisi sebesar 1,2 juta ton CO2e/tahun.
