Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Balikpapan Yakin Kariangau Berstatus Baru di 2017

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Balikpapan Doortje Marpaung mengatakan, saat ini Perusda Balikpapan tengah menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi badan pengelola kawasan. Keberadaan badan pengelola pun merupakan persyaratan pembentukan kawasan industri.
Nadya Kurnia
Nadya Kurnia - Bisnis.com 28 Oktober 2016  |  19:43 WIB
kaltimprov.go.id
kaltimprov.go.id

Bisnis.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan optimistis Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) di wilayah Kariangau akan memperoleh status resminya sebagai Kawasan Industri Kariangau (KIK) pada awal tahun depan.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Balikpapan Doortje Marpaung mengatakan, saat ini Perusda Balikpapan tengah menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi badan pengelola kawasan. Keberadaan badan pengelola pun merupakan persyaratan pembentukan kawasan industri.

Sebelumnya, dalam pembentukan kawasan industri di Balikpapan Utara ini pemkot bekerja sama dengan Pemprov Kaltim. Lahan pada KPI Kariangau pun terdiri dari 133,8 hektare milik Pemkot Balikpapan dan sekitar 300 hektare milik Pemprov Kaltim.

Namun, tahun ini pemprov belum dapat bergabung dengan pemkot untuk membentuk kawasan industri. Sehingga pemkot akhirnya meneruskan upaya pembentukan kawasan di atas lahan miliknya sendiri dengan Perusda sebagai badan pengelolanya.

"Izin prinsip sudah dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu [BPMP2T] Balikpapan. Sejalan dengan itu, kami sebelumnya juga sudah ada izin Amdal dan master plannya. Tapi diubah karena sekarang lahannya pisah dengan pemprov," ujar Doortje, Jumat (28/10/2016).

Izin analisis dampak lingkungan diubah menjadi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL/UKL). Sementara master plan diubah menjadi site plan, menyesuaikan luasan lahan milik pemkot.

Selain itu, Dinas Perhubungan Balikpapan juga membuat Amdal untuk lalu lintas. Persyaratan lain seperti tata tertib perusahaan dalam kawasan juga tengah dikerjakan.

Bila semua persyaratan telah rampung, penetapan status kawasan melalui Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) bisa diterbitkan oleh Wali Kota.

Doortje mengatakan, pihaknya juga mempercepat pengurusan dokumen persyaratan agar kawasan ini bisa mendapatkan program fasilitas khusus industri, yakni Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) jilid II, dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

"Batas akhir pemenuhan persyaratannya sampai Desember, nanti Februari programnya dilaunching. Ini kami kejar agar bisa mendapatkan fasilitas khusus. Dengan begitu, investor akan lebih mudah lagi untuk masuk ke Balikpapan."


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kariangau
Editor : Yoseph Pencawan
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top