Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rawan Konflik dengan Negara Tetangga, TNI Tambah Pasukan di Perbatasan Kalimantan

Pangdam VI/Mulawarman Mayjend Jhonny L. Tobing mengatakan, sebagian personil dari batalion lain telah dialihkan penugasannya untuk mengisi pos-pos penjagaan perbatasan sembari menunggu penambahan personil yang telah diajukannya.
Ilustrasi/Antara Foto
Ilustrasi/Antara Foto

Bisnis.com, BALIKPAPAN - Kodam VI/Mulawarman berencana menambah pasukan sebanyak 200 personil untuk memperkuat penjagaan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur dan Utara yang dianggap rawan konflik dengan negara tetangga.

Selain itu, Kodam Mulawarman juga mengajukan usulan pembangunan 10 pos penjagaan di wilayah perbatasan Kaltimra. Saat ini, 5 pos penjagaan telah terbangun di Kabupaten Mahakam Ulu.

Pangdam VI/Mulawarman Mayjend Jhonny L. Tobing mengatakan, sebagian personil dari batalion lain telah dialihkan penugasannya untuk mengisi pos-pos penjagaan perbatasan sembari menunggu penambahan personil yang telah diajukannya.

"Kami usahakan dulu dua bulan ke depan ini menempati dua pos. Sehingga pos-pos yang lima lagi akan bisa kami kerjakan, kami tambah personilnya nanti sekitar bulan ke-lima," kata Jhonny, Jumat (30/12/2016).

Dia mengatakan, saat ini jumlah personil di perbatasan yang berjumlah 350 orang akan ditambah 100 personil lagi untuk menempati pos-pos penjagaan secara bertahap. Bahkan, dia juga berencana untuk menambah 100 personil untuk setiap batalion.

"Nanti ke depan apabila pos-pos ini sudah dibangun kesepuluhnya, maka kita tambah setiap batalion itu 450 personil, jadi setiap batalion ini ditambah 100-100, itu yang dimaksudkan tambah 200 personil di 10 pos ini."

Pembangunan pos dan penambahan personil dilakukan berdasarkan ketersediaan dana dari markas pusat. Selain itu, lokasi dengan medan tempuh yang sulit juga turut menjadi faktor pertimbangan.

"Kami lakukan secara bertahap, apalagi tingkat kesulitan di perbatasan ini mulai pergeseran personil, pergeseran logistik ini memerlukan waktu. Kami tambah 10 pos, tapi secara bertahap, karena anggaran ini bukan anggaran Kodam, tapi semua anggaran berasal dari pusat," tukasnya.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Nadya Kurnia
Editor : Yoseph Pencawan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper