Bisnis.com, PONTIANAK – Bank Indonesia memastikan tahun ini stasiun pengisian bahan bakar minyak di seluruh Kota Pontianak akan menerapkan pembayaran non tunai atau e-money dan merupakan kota pertama kali menerapkan cara pembayaran tersebut di Kalimantan.
Kepala BI Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar) Dwi Suslamanto mengatakan, sudah membahas rencana tersebut dengan bank swasta seperti PT Bank Mandiri Tbk dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalbar agar menyiapkan mesin Electronic Data Capture (EDC) di SPBU.
“Seluruh SPBU di Kota Pontianak akan dipasang EDC, tahun ini tapi belum tahu bulannya kapan. Masih kami bahas dan bertemu dengan Pertamina,” kata Dwi kepada Bisnis, baru-baru ini.
Dia mengatakan, tujuan penerapan e-money di pengisian bahan bakar karena melihat perkembangan kepemilikan sepeda motor dan kendaraan roda empat ke atas mulai membanjiri Kota Pontianak. Apalagi, di setiap masuk area SPBU sudah tampak sering terjadi kemacetan panjang.
Sehingga, paparnya, penerapan non tunai menjadi penting untuk mengurai kemacetan di pintu masuk SPBU di Kota Pontianak. Selain itu, pembelian bahan bakar minyak (BBM) melalui e-money juga solusi dalam menekan pembelian BBM secara berlebihan.
“Pakai BBM kan ketahuan pengeluarannya seberapa liter. Semua untuk pembelian jenis BBM menggunakan kartu terserah bank-banknya berinovasi membuat kartunya,” tuturnya.
Baca Juga
Penggunaan e-money pada pembelian BBM nanti, menurutnya, diharapkan bisa menjalar ke sektor bisnis lain. Pihaknya sudah menjajaki dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk menerapkan non-tunai pada parkiran dan kapal penyeberangan.
“Dengan e-money mempercepat transaksi ekonomi, lebih simple. Kelebihan lain, kalau dengan uang cash rawan uang tersebut asli atau tidak makanya kami terus mendorong penggunaan e-money termasuk di Kalbar,” ucapnya.
Hanya saja, kata dia, infrastruktur listrik dan telekomunikasi belum optimal di Kalbar. Padahal, menurut Dwi, struktur ekonomi Kalbar yang sangat dominan tergantung dengan sektor konsumtif sehingga semestinya pembayaran secara non tunai lebih sering didorong untuk diterapkan oleh masyarakat provinsi ini.
