Bisnis.com, TARAKAN - Menjelang akhir 2017, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kalimantan Timur (Katim), dan Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menyusun program kerja untuk 2018 mendatang. Hal itu diungkapkan Kepala Stasiun PSDKP Kaltara, Kaltim dan Kalsel, Akhmadon.
Dalam program kerja itu, Stasiun PSDKP memiliki target khusus. Diantaranya melakukan pengawasan terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh para nelayan lokal. Seperti merubah ukuran kapal untuk pembuatan izin berlayar. Kemudian, target selanjutnya adalah kapal nelayan yang mengangkut protasium atau pupuk matahari sebagai bahan dasar pembuatan bom ikan. Adapun target lainnya seperti pengawasan terhadai kegiatan ilegal fishing sampai dengan penyelundupan kepiting bertelur yang juga marak terjadi.
Itu target dan prioritas kita pada 2018 mendatang, ungkap Akhmadon kepada Bisnis, Senin (4/12/2017).
Berdasarkan informasi yang didapatkan, ada beberapa kapal nelayan di Tarakan yang terindikasi merubah ukuran untuk mendapatkan subsidi. Seperti dari kapal 30 GT dirubah menjadi 15 GT atau 10 GT. Sehingga pihaknya akan melakukan kerjasama untuk pengukuran ulang kapal-kapal nelayan. Kita akan tertibkan lagi melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ujarnya.
Selanjutnya, pihaknya juga akan melakukan operasi gabungan bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla). Pada 2017 ini, pihaknya telah melakukan operasi bersama sebanyak 3 kali. Dalam operai itu, untuk melihat kegiatan yang ilegal. Termasuk memeriksa kapal apakah ada yang memuat pupuk matahari itu. Karena ada indikasi kapal pengangkut pupuk matahari dari Malaysia ke Indonesia, terangnya.
Sementara itu, dalam penguatan operasi dalam kegiatan 2018 mendatang, ada tambahan armada untuk wilayah Kaltara. Saat ini, sebuah armada raider berkekuatan 500 pk dengan panjang 12 meter telah didatangkan. Selain penguatan armada, ada juga penambahan Sumber Daya Manusia (SDM). Namun belum diketahui apakah penambahan SDM itu dilakukan oleh pusat, atau alih tugas dari pemerintah daerah ke pusat maupun Bantuan Kerjasama Operasional (BKO).
Baca Juga
Khusus di wilayah kerja stasiun Tarakan, ada 8 armada. Tetapi untuk armada raider yang baru itu akan dioperasikan pada Januari 2018, tandasnya.
