Bisnis.com, TARAKAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terkait pembangunan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tana Kuning, Kabupaten Bulungan, Kaltara. Pembangunan disegerakan pada 2018 mendatang.
Diungkapkan Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kaltara, Datu Iman S, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie juga sudah meminta agar pembentukan badan pengelola KIPI ini dapat terbentuk pada September 2018.
Sejauh ini, kata dia, pihaknya sedang memproses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait pembangunan KIPI Kaltara. Dalam pembangunan, katanya lagi, ada dua pilihan yang diberikan. Apakah akan dikelola oleh negara atau swasta.
Hanya saja, sampai saat ini, pihaknya berharap dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang perdanya sedang digodok. Sementara pihak swasta dapat mengelola melalui pengurusan izin dan masalah eksternal.
“Tapi kalau pengelola semua kawasan itu adalah Perusahaan Daerah (Perusda)” katanya belum lama ini kepada Bisnis.
Alasan menginginkan pengelola dari pihak Perusda, Datu menjelaskan, karena dari pembahasan yang sudah pernah dilakukan adalah Business to Business. Sehingga, Perusda tidak memiliki kesempatan untuk masuk karena diambil oleh pihak swasta semua. Akhirnya, dampak dari KIPI akan sangat kecil untuk daerah.
“Nantinya malah uang yang berputar di dalamnya adalah uang milik pihak swasta. Sedangkan yang menyiapkan daerah kawasan itu tidak mendapat manfaat besar. Itu pilihannya,” jelasnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan, dalam menyiapkan lahan untuk pembangunan KIPI, sudah dilakukan pembebasan lahan. Dari arahan Gubernur Kaltara, dana untuk pembebasan pada 2018, sekitar Rp100 miliar sudah disiapkan. Sementara, lahan yang akan dibebaskan sekira 11 ribu hektare.
“Ini masih proses. Kami baru mulai,” cetusnya.
Sementara itu, dia mengatakan, nantinya para investor yang akan masuk berinvestasi di KIPI Kaltara akan mendapatkan kemudahan. Seperti pembuatan izin dapat dilakukan dengan kurun waktu 3 jam saja akan selesai. Bahkan, tegas dia, Dinas Penanaman Modal telah memberikan janji tersebut.
“Itu kemudahan yang dapat diberikan. Termasuk pajak,” ungkap Datu.
Dia membeberkan, investor besar yang telah menyatakan berminat untuk masuk ke KIPI ada tiga. Diantaranya PT Inalum, PT Dragon dan PT Albasam. Untuk investor PT Inalum bergerak di bidang memproduksi bahan baku alumunium dan keduanya bergerak di bidang perminyakan.
“Kalau jadi (berinvestasi), akan menjadi kawasan industri yang sangat besar di Kaltara. Kalau PT Albasam pasti masuk, investasinya itu hampir Rp300 triliun. Belum lagi kedua perusahaan lainnya itu,” bebernya.
Terpisah, Malakiyas Martono Manager CSR PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menyampaikan, pihaknya hanya sebagai contoh terhadap kawasan industri yang rencana akan dibangun di Kaltara. Seperti di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
Menurutnya, jika dibandingkan dengan KIPI yang ada di Kabupaten Morowali dan yang akan dibangun di Kaltara, tentu akan berbeda jauh. Pasalnya, diduga akan lebih dari satu investor yang akan memasuki KIPI Kaltara. Sehingga skala di Kaltara akan lebih besar dibandingkan dengan yang ada di Kabupaten Morowali.
Sejauh ini, sampai dengan 2017, investasi yang ada di KIPI Morowali, kurang lebih Rp80 triliun.
“Hanya dengan luasan 2 ribu hektare saja. Sedangkan untuk di Kaltara itu 10 ribu hektare untuk yang pertama. Dan 25 ribu hektare akan menyusul. Artinya akan lebih besar daripada Morowali,” katanya membandingkan.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Kaltara, Hendik Sudaryanto mengatakan, jika pembangunan KIPI Kaltara dapat dilakukan, maka diprediksi pertumbuhan ekonomi di Kaltara akan lebih baik lagi. Karena menjadi salah satu sumber pendorong.
“Di situ akan dilihat berapa besar investasi yang akan masuk. Kemudian berapa banyak perusahaan yang akan masuk. Kalau kita lihat di KIPI dengan yang ada di Morowali, memang harusnya Kaltara lebih besar lagi investasinya,” tuntas Hendik.
