Bisnis.com, TARAKAN – Gubernur Kaltara Irianto Lambrie kembali bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Kamis (29/3).
Dalam rilisnya, Irianto menyampaikan dan melaporkan secara singkat perkembangan pembangunan di Kaltara. Sekaligus juga mengharapkan dukungan Wapres dalam rangka akselerasi pembangunan Provinsi Kaltara.
Hal lainnya, lanjut Irianto, adalah menyampaikan keinginan masyarakat di Kaltara untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB), termasuk masyarakat Sebatik yang berharap agar dibentuk DOB Kota Sebatik.
Terkait dengan hal itu, Irianto mengatakan, Wapres pada dasarnya sangat mendukung. Hanya saja Wapres menjelaskan masih adanya kebijakan pemerintah soal moratorium pembentukan DOB. Dengan pertimbangan kondisi kemampuan keuangan negara yang masih belum memungkinkan untuk membentuk DOB dulu.
"Tadi dijelaskan oleh Wapres, bahwa biaya operasional untuk itu sangat besar. Sehingga belanja modal kadang masih terlalu tinggi. Atas pertimbangan itulah, sampai saat ini pemerintah masih moratorium pembentukan DOB," jelasnya mengutip keterangan Wapres.
Yang jelas, masih kata Irianto, dalam pertemuan itu disampaikan Wapres yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) itu, jika kondisi keuangan negara sudah semakin membaik, keran untuk pembentukan DOB akan dibuka lagi.
Baca Juga
“Beliau (Wapres) minta masyarakat untuk bersabar dulu. Kalau secara pribadi, saya bisa menerima penjelasan itu. Dan saya harapkan juga masyarakat bisa memahami, bahwa kebijakan moratorium ini, tentunya dengan banyak pertimbangan. Dan ini berlaku bukan untuk Kaltara saja, tapi se Indonesia," ujar Irianto.
Untuk diketahui, saat ini ada lima calon DOB yang diusulkan di Provinsi Kaltara. Yaitu, Kota Sebatik, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) dan Kabupaten Krayan di Kabupaten Nunukan. Kemudian Kabupaten Apau Kayan di Malinau dan Kota Tanjung Selor di Bulungan yang sekarang merupakan ibukota Provinsi Kaltara.
Usulan pemekaran wilayah atau pembentukan DOB di Kaltara, menurut Gubernur, bukan tanpa alasan. Di mana, lanjut Irianto adalah untuk percepatan pembangunan, serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
"Dan yang lebih utama lagi adalah untuk menjaga kedaulatan negara, serta pertahanan dan keamanan. Karena sebagian besar dari daerah yang kita usulkan ini berada di perbatasan," katanya.
Berbagai upaya untuk meneruskan aspirasi masyarakat ini telah dilakukan. Sebelum menyampaikan kepada Wapres, Irianto bersama jajarannya sudah melakukan audensi dengan Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) RI, kemudian dengan DPR RI. Bahkan secara langsung telah disampaikan Irianto kepada Presiden Joko Widodo.
Irianto berharap dalam masa moratorium DOB oleh pemerintah, ada pengecualian untuk pembentukan DOB di Kaltara.
"Kami menginginkan ada pengecualian di Kaltara. Salah satu alasannya adalah untuk kepentingan kedaulatan negara, karena untuk percepatan pembangunan di perbatasan," ucap Irianto dalam beberapa kali kesempatan bertemu dengan anggota DPR RI, DPD RI, maupun Presiden dan Wakil Presiden.
