Bisnis.com, BALIKPAPAN - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merajai peta keuangan daerah menurut Dana Transfer Umum (DTU) Tahun Anggaran 2025 di Pulau Kalimantan.
Berdasarkan data Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2025 oleh Kementerian Keuangan, Kaltim meraup DTU tertinggi senilai Rp7,14 triliun yang didominasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp6,07 triliun.
Angka fantastis ini, hampir 2 kali lipat dari provinsi terdekat, sekaligus menegaskan posisi Kaltim sebagai raja sumber daya di tanah Borneo.
Sementara itu, narasi berbeda terungkap di provinsi tetangga. Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara justru menggantungkan hidup pada Dana Alokasi Umum (DAU).
Kalbar menerima DTU Rp2,29 triliun dengan DAU Rp2,01 triliun yang jauh melampaui DBH-nya.
Setali tiga uang, provinsi paling bungsu Kaltara memperoleh DTU terendah Rp1,74 triliun dengan DAU Rp1,18 triliun sebagai tulang punggung fiskal.
Baca Juga
Kemudian, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah juga menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat, dengan total DTU masing-masing senilai Rp4,06 triliun dan Rp3,74 triliun.
Keduanya memiliki proporsi DBH yang lebih tinggi dibandingkan Dana Alokasi Umum (DAU),
Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Kutai Kartanegara mengukuhkan diri peraih DTU terbanyak dengan perolehan Rp6,38 triliun.
DBH Kutai mencapai Rp5,75 triliun, diperkuat kontribusi sektor minerba Rp3,92 triliun dan migas Rp300,7 miliar.
Kutai Timur tak mau kalah dengan DTU Rp5,38 triliun, minerba menyumbang Rp4,02 triliun.
Di Kalimantan Tengah, Barito Utara mencatat DTU Rp2,64 triliun dengan andalan minerba Rp1,78 triliun, sementara Murung Raya meraup Rp2,19 triliun dengan kontribusi minerba Rp1,27 triliun.
Kalimantan Selatan menunjukkan catatan menarik, Kabupaten Tanah Bumbu (DTU Rp2,46 triliun) dan Tabalong (DTU Rp2,02 triliun) menggantungkan harapan pada minerba dengan kontribusi masing-masing Rp1,65 triliun dan Rp1,39 triliun.
Berbanding terbalik, kabupaten di Kalimantan Barat seperti Kapuas Hulu (DTU Rp1,16 triliun) dan Sambas (DTU Rp1,15 triliun) mengandalkan DAU sebagai napas dari pemerintah pusat.
Sebagai contoh, DAU Kapuas Hulu mencapai Rp1,02 triliun, sementara Sambas memperoleh Rp1,11 triliun atau jauh melampaui DBH masing-masing.
Adapun, perkebunan sawit menjadi salah satu kontributor utama DBH bagi Kalimantan Barat sebesar Rp23,04 miliar dan Kalteng hingga Rp23,87 miliar.
