Bisnis.com, BALIKPAPAN -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menilai minimnya peningkatan ekspor dikarenakan hasil produksi daerah diekspor melalui pelabuhan lain di luar wilayah tersebut.
“Masalah yang tidak kalah penting juga adalah masih rendahnya minat eksportir untuk melakukan ekspor langsung dari Kaltim,” ungkap Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak melalui Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ichwansyah saat peresmian international direct call di Terminal Peti Kemas (TPK) Kariangau, Balikpapan, Senin (9/4/2018).
Pihaknya bertekad memacu peningkatan produk ekspor yang bernilai tambah tinggi untuk menurunkan tingkat ketergantungan pada ekspor produk primer.
Ada tiga hal yang bakal dilakukan oleh Pemprov Kaltim. Pertama, koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait terhadap perbaikan mutu barang potensi ekspor.
Kedua, memperkuat kelembagaan ekspor melalui sosialisasi pengembangan sistem informasi online, Indonesian National Single Window (INSW), dan pemanfaatan peluang pasar. Adapun ekspor untuk pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) akan melalui program pendampingan.
“Misi dagang dan promosi akan bekerja sama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Industri, Atase Perdagangan, dan International Trade Promotion Central (ITPC)," sebut Awang.
Ketiga, mengembangkan produk potensi ekspor berdasarkan potensi daerah. Misalnya di Kabupaten Kutai Timur, di mana percepatan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy akan dilakukan untuk mengejar realisasi penghilirian kelapa sawit menjadi CPO.
Sementara itu, masalah lain yang dihadapi adalah belum dimanfaatkannya fasilitas ekspor yang dimiliki secara optimal, seperti di TPK Kariangau sebelum adanya international direct call.
Pembangunan kawasan ekonomi khusus pun diharapkan dapat menunjang tumbuhnya hilirisasi. Seperti mengintegrasikan Kawasan Industri Kariangau (KIK) Balikpapan dan Kawasan Industri Buluminung (KIB) di Penajam Paser Utara.
Saat ini, krisis finansial dunia yang terjadi akibat ketidakseimbangan ekonomi global disebut berdampak pada melemahnya permintaan pasar.
Kaltim disebutkan juga menghadapi hambatan non tarif, dari aspek kualitas dan standar produk Indonesia terutama yang terkait dengan isu lingkungan dan kesehatan serta berbagai kebijakan pemerintah terkait upaya pelestarian sumber daya alam.
