Bisnis.com, KOTABARU – Kalangan legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengharapkan eksekutif tetap komitmen untuk mewujudkan nota kesepahaman terhadap sejumlah proyek infrastruktur.
Anggota Komisi III DPRD Kotabaru Genta Kusan mengatakan kebijakan tersebut dimaksudkan agar menjamin kelangsungan proses pembangunan sejumlah proyek yang nilainya besar akan tetap berjalan hingga tuntas meski terjadi pergantian kepala daerah.
"Perlu adanya komitmen antara legislatif dan eksekutif dalam kebijakan terhadap sejumlah proyek infrastruktur agar terus berjalan meski ada pergantian kepala daerah," ujarnya pada Selasa (30/10/2018).
Dengan demikian, lanjut Gegen, sapaan akrabnya, kebijakan terhadap sejumlah proyek insfrastruktur yang nilainya cukup besar tetap bisa dilaksanakan dengan tidak mengubah pola anggaran tahun jamak.
Artinya, meski dengan pola penganggaran tahun tunggal, proyek infrastruktur tersebut tetap bisa dilanjutkan dan tidak akan menyalahi aturan, asalkan semua pihak berpegang pada komitmen tersebut.
Dia mencontohkan terdapat sejumlah proyek di Kotabaru yang saat ini seolah terbengkalai diantaranya rumah sakit umum di Stagen, proyek perkantoran Sebelimbingan, termasuk Jembatan Pulau Laut.
"Setidaknya kebijakan ini yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang kita ketahui kemajuan pembangunan dan daerah ini cukup pesat," ujar Gegen.
Oleh karenanya, dia mengingatkan sekaligus mengimbau agar Pemkab Kotabaru tidak segan-segan untuk bisa mengadopsi kebijakan tersebut.
