Bisnis.com, BALIKPAPAN – Jumlah orang miskin di Kalimantan Timur mengalami kenaikan akibat kesulitan membeli barang.
Indeks Ketimpangan di Indonesia pada September 2018 menjadi 0,384 dibandingkan Maret 2018 sebesar 0,389. Angka ini bertolak belakang dengan Kalimantan Timur memiliki angka ketimpangan yang cenderung stagnan.
Hanya saja, Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur (BPS Kaltim) mencatat jumlah orang miskin di Kaltim pada September 2018 naik menjadi 6,06%, dari Maret 2018 sebesar 6,03%.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan kontribusi Pulau Jawa terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) adalah 58,5%, sementara di luar Pulau Jawa sebesar 41,5%.
“Untuk wilayah Kalimantan sendiri menyumbang 8,07% dari PDB atau ekonomi nasional. Kalau dikaitkan dengan angka ketimpangan yang turun, kontribusi Kalimantan tidak terlalu signifikan,” jelas Bhima kepada Bisnis, Selasa (22/1/2019).
Bhima menyatakan, ketimpangan turun lebih disebabkan kebijakan bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan dana desa dengan porsi terbesar ada di Pulau Jawa.
Baca Juga
Untuk ketimpangan yang ada di Kalimantan, kata Bhima juga mengalami stagnansi karena harga komoditas cenderung melambat sehingga kelas menengah dan bawah yang bekerja di sektor komoditas pengeluarannya tidak naik signifikan.
“Kelompok 40% terbawah yang sebagian besar ada di sektor pertanian, perkebunan, daya belinya stagnan. Di sisi yang lain, angka kemiskinan naik juga disebabkan kenaikan pendapatan tidak bisa mengejar kenaikan harga barang secara rata-rata,” ungkapnya.
Kondisi inilah yang kata Bhima menyebabkan garis kemiskinan mengalami kenaikan setiap tahun, adpaun persentase penduduk miskin juga ikut mengalami kenaikan.
Sebelumnya, BPS Kaltim merilis angka penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur pada September 2018 sebanyak 222,39 ribu naik menjadi 6,06% dari Maret 2018 sebanyak 218,90 ribu hanya 6,03%.
BPS Kaltim menilai berarti jumlah penduduk miskin secara absolut bertambah 3,49 ribu orang atau naik 0,03%. Adapun jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan sedangkan di perdesaan mengalami penurunan, baik secara absolut maupun secara persentase.
Selama periode Maret 2018 – September 2018 penduduk miskin di daerah perkotaan Kaltim naik sebanyak 7,89 ribu orang atau secara persentase naik 0,22% dari 100,45 ribu orang pada Maret 2018, menjadi 108,34 ribu orang pada September 2018.
Sebaliknya, penduduk miskin di daerah perdesaan turun sebanyak 4,39 ribu orang atau secara persentase turun sebesar 0,19% poin dari 118,44 ribu orang pada Maret 2018, menjadi 114,05 ribu orang pada September 2018.
Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan masih lebih besar dibanding di daerah perkotaan. Adapun persentase penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan pada September 2018 dan Maret 2018 masing-masing sebesar 9,65% dan 9,84%. Sedangkan di daerah perkotaan sebesar 4,36% pada bulan September 2018 dan 4,14% pada bulan Maret 2018.
BPS Kaltim menyatakan bahwa komoditi makanan mempunyai andil terbesar dalam pembentuk garis kemiskinan makanan di Kalimantan Timur. Pasalnya, pada September 2018 antara daerah perkotaan dan pedesaan terdapat kemiripan pola.
Ada lima komoditi terbesar penyumbang garis kemiskinan makanan di perkotaan dan di pedesaan, diantaranya yaitu; beras, rokok kretek filter, daging ayam ras dan telor ayam ras.
Sementara itu, lima komoditi terbesar penyumbang garis kemiskinan non makanan di perkotaan dan pedesaan, empat diantaranya terdapat persamaan yaitu perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan
Selain itu, BPS mencatat selama Maret 2018 – September 2018, garis kemiskinan (GK) naik sebesar 4,09% yaitu dari Rp574.704 per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp598.200 per kapita per bulan pada September 2018. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan semisal; perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.
Pada September 2018, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 70,13%. BPS menilai garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan di daerah perdesaan, pada September 2018 garis kemiskinan di daerah perkotaan sebesar Rp601.619,- sedangkan di daerah perdesaan sebesar Rp589.588.
Hal ini menggambarkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup di daerah perkotaan lebih mahal dibandingkan dengan daerah perdesaan.
Sebagai informasi, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Dengan pendekatan ini,kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
