Balikpapan Diproyeksikan Jadi Sentra UMKM Syariah

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur memproyeksikan Balikpapan paling berpotensi menjadi sentra usaha mikro kecil dan menengah berbasis syariah.
Gloria F.K. Lawi | 23 Januari 2019 16:53 WIB

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur memproyeksikan Balikpapan paling berpotensi menjadi sentra usaha mikro kecil dan menengah berbasis syariah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Nur menyatakan Indonesia sebagai negara dengan warga muslim terbesar di dunia kini mulai fokus menggiatkan sistem ekonomi syariah.

Adapun di Provinsi Kalimantan Timur, Nur menilai potensi sistem syariah terbesar berada di Balikpapan didorong oleh sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Potensi Balikpapan ini lebih besar, dengan pertimbangan jumlah penduduk, dan jumlah pesantrennya lebih banyak,” jelas Nur kepada Bisnis, Rabu (23/1/2019).

Nur menyatakan dalam roadmap pengembangan ekonomi syariah di Kalimantan Timur, Bank Indonesia memang sudah fokus dengan pengembangan UMKM dari sumber daya manusia (SDM) atau pelaku usaha siswa-siswi pesantren.

“Syariah ini sudah menyebar di semua sektor, ada di finance, makanan, pakaian, dan kosmetik. Semua halal. Bahkan ada juga wisata halal, namun Indonesia masih peringkat 10 ekonomi syariah di dunia. Nomor satu Malaysia, padahal jumlah penduduk Indonesia sekitar 200 juta dan mayoritas itu muslim,” jelas Nur di STIE Madani.

Terkait tantangan di masa depan, Nur sudah menyebut beberapa pesaing ekonomi syariah di tingkat dunia. Pertama, di Thailand saja sudah mencanangkan pada 2020 akan menjadi dapur syariah di dunia.

Adapula di Cina, dengan jumlah penduduk sekitar 1 miliar jiwa, sudah berani mengklaim siap menjadi produsen pakaian halal di dunia. Adapula Korea, kata Nur, dengan animo terhadap budaya K-Pop yang tinggi di kalangan remaja dunia, Korea sudah merencanakan konsep wisata halal.

“Sementara di Indonesia, ini baru ada Mandalika [Wisata Halal]. Ini menjadi PR kita semua. Siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah, otoritas, pelaku usaha, dan semua masyarakatnya,” jelas Nur.

Nur menyatakan ada beberapa solusi jangka dekat yang perlu dilakukan pelaku usaha dan masyarakat Balikpapan antara lain; meningkatkan aset usaha syariah, meningkatkan pembiayaan syariah, dan penguatan pasar keuangan syariah.

Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Balikpapan, Muhammad Jailani menyatakan saat ini potensi syariah baru mencapai Rp217 triliun secara nasional. Sementara di Balikpapan, menurut kajian Masyarakat Ekonomi Syariah, baru mencapai Rp45 miliar bersumber dari zakat penghasilan.

“Sementara untuk wakaf yang bisa diproduktifkan baru 23%. Sisanya 77% wakaf tidak bisa diberdayakan lagi. Maka, kalau ada strategi yang bisa diberdayakan lagi, ini akan lebih baik misalnya wakaf tunai, wakaf produktif, dikembangkan sebagai potensi umat,” kata Jailani.

Dia menambahkan, perbankan juga bisa didorong secara nasional dalam bentuk fatwa agar mereka yang berzakat bisa meluangkan hibah, dan dibantu dengan regulasi. Oleh sebab itu salah satu inisiatif dari MUI Balikpapan adalah merancang fatwa soal UMKM Syariah yang akan segera berlaku di kota minyak ini.

“Potensi umat diatur sedemikian rupa untuk pemberdayaan. Salah satunya bagaimana UMKM melalui potensi syariah. Dia harus mendapatkan proses yang sesuai aturan dan nanti bisa mensupport untuk kepentingan pengembangan UMKM Syariah,” terangnya.

Balikpapan saat ini memiliki 2.426 UMKM, dimana 73% diantaranya adalah UMKM sektor kuliner. Angka ini mengalami kenaikan 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Jailani pun menargetkan pada 2.021 ada UMKM Syariah di Balikpapan. Dengan demikian Balikpapan bisa mencapai sentra UMKM halal.

Tag : ekonomi syariah, balikpapan, kalimantan timur
Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top