Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kadin Kaltim Harapkan Pengembangan Biodiesel

Pelaku usaha di Kalimantan Timur berharap pemerintah dapat fokus mengembangkan biodiesel apabila operasional Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan dilakukan pada tahun ini.
Ilustrasi biodiesel/Reuters
Ilustrasi biodiesel/Reuters

Bisnis.com, BALIKPAPAN—Pelaku usaha di Kalimantan Timur berharap pemerintah dapat fokus mengembangkan biodiesel apabila operasional Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan dilakukan pada tahun ini.

Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kadin Kaltim Alexander Soemarno mengatakan pengembangan biodiesel tersebut dilakukan untuk memenuhi captive market domestik.

Dia menyebutkan peluang yang masih cukup besar dapat meningkatkan nilai jual kawasan apabila pengembangan tersebut dapat dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK).

“Ini yang paling potensial. Biodiesel kan proyek pemerintah, bisa langsung di rencanakan. Dengan political will, [proyek biodiesel] bisa segera dieksekusi,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/2).

Dia berpendapat untuk memulai KEK MBTK, pemerintah perlu membangun industri yang dapat menjadi penggerak roda perekonomian kawasan.

Apabila tidak ada industri penggerak, kata Alex, KEK MBTK hanya akan menjadi pelabuhan bongkar muat crude palm oil (CPO). “[Pembangunan industri ini] harus ada yang memulai dan [yang] paling cocok [memulai] ya pemerintah,” tuturnya.

Setelah itu, Alex meyakini sektor swasta akan masuk dan mulai mengembangkan industri yang berhubungan juga dengan sawit serta turunannya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan operasional KEK MBTK. Bupati Kutai Timur bahkan telah melaksanakan Rapat Evaluasi Terpadu dengan mengundang Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Enoh Suharto Pranoto dan Tim Sekretariat Kabinet serta pihak terkait lainnya.

Agus Dwitarto, Direktur Perusda Melati Bhakti Satya (MBS), yang ditunjuk sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK MBTK Operasional KEK MBTK mengatakan bahwa persyaratan untuk operasional KEK MBTK sudah terpenuhi, seperti penerbitan sertifikat HPL atas lahan seluas 509.496 ha pada 7 Januari 2019 serta pematangan tanah pada area seluas 140 ha.

Selain itu, infrastruktur kawasan juga telah terbangun dengan nilai investasi senilai Rp861,6 miliar yang meliputi jalan kawasan, jaringan air bersih, menara telekomunikasi, listrik (genset mobile 1 MW), SPAM Maloy, causeway Pelabuhan Maloy, Kantor Administrator dan BUPP, pos keamanan, gedung pemadam kebakaran, serta gedung workshop.

Agus menambahkan sistem drainase juga telah terbangun di kiri dan kanan kawasan. BUPP juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Telkom untuk penyediaan jaringan internet di kawasan. Adapun untuk fasilitas pemadam kebakaran telah tersedia 1 (satu) unit mobil damkar dari Pemkab Kutim.

Kelembagaan dan SDM yang meliputi Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, Administrator dan Badan Pengelola sudah terbentuk dan ditetapkan walaupun masih memerlukan tambahan personel yang mumpuni dalam pelaksanaannya.

Sistem pelayanan perizinan berusaha dapat dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission) dan kantor administartor dan pengelola sudah merupakan sistem satu atap.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper