Bisnis.com, SAMARINDA – Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur menyebut rencana program penanggulangan banjir melalui program multiyears yakni dengan normalisasi Sungai Karang Mumus, relokasi warga, dan perbaikan jalan bisa menberi kontribusi pada pertumbuhan kredit konstruksi.
Kepala Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Harry Aginta menyatakan sejumlah rencana penanggulangan bencana banjir yang sudah dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemkot Samarinda, dan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) III Kalimantan bisa memberi dampak pada pertumbuhan kredit perbankan.
“Iya itu akan berpengaruh dari sisi kontraktor, dan pengerjaan kontraktor akan butuh modal kerja pinjaman dari perbankan. Kalau semua program jadi dilaksanakan, maka bisa menjadi penyaluran modal kerja perbankan di Kaltim,” terang Harry di Hotel Aston, Selasa (18/6/2019).
Dia menyatakan BI Kaltim mencatat pertumbuhan kredit Kaltim pada Mei 2019 kembali tumbuh positif pada level 3,28% (y-o-y), setelah sebelumnya terkontraksi -0,69% (y-o-y).
Adapun peningkatan kinerja penyaluran kredit Kaltim ditopang oleh naiknya kredit modal kerja. Harry menyatakan, berdasarkan sektor ekonominya, peningkatan kinerja kredit terjadi pada sektor pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi.
“Namun demikian, peningkatan pertumbuhan kredit Kaltim Mei 2019 diikuti oleh naiknya resiko kredit atau NPL gross dari 6,16% pada April 2019 menjadi 6,73%,” tutur Harry.
Baca Juga
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur, Muhamad Nur menambahkan, dengan terlaksananya semua program pembenahan banjir yang berlangsung selama multiyears, maka dampak tidak hanya pada sektor konstruksi.
Nur menilai revitalisasi Sungai Karang Mumus dan pembangunan bendungan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kegiatan ekonomi lain.
BI Kaltim mencatat, pada triwulan I/2019 lapangan usaha konstruksi mencatatkan pertumbuhan positif lebih baik dari periode sebelumnya. Adapun pertumbuhan lapangan usaha konstruksi Kaltim pada triwulan I/2019 tercatat 16,14% (y-o-y) meningkat dibandingkan triwulan IV/2018 yang tumbuh 10,01%.
Nur menyatakan, peningkatan kinerja lapangan usaha konstruksi triwulan I/2019 didukung oleh penyelesaikan proyek infrastruktur daerah milik pemerintah, BUMN, dan juga proyek swasta.
Peningkatan kinerja konstruksi Kaltim triwulan I/2019 juga terkonfirmasi dengan naiknya penjualan semen Kaltim yang tumbuh hingga 50,81% (y-o-y).
“Dukungan pembiayaan kredit konstruksi mengalami peningkatan sejalan dengan kinerja lapangan usaha konstruksi di Kaltim,” tuturnya.
Asal tahu saja, pertumbuhan kredit konstruksi triwulan I/2019 tercatat 32,91% (y-o-y), meningkat dibandingkan triwulan IV/2018 tercatat 22,78% (y-o-y).
Adapun peningkatan kredit konstruksi Kaltim pada triwulan I/2019 ini didorong oleh kredit konstruksi jenis bangunan jalan tol, bangunan perumahan tipe menengah ke atas, dan bangunan jalan raya.
Namun, peningkatan kerja penyaluran kredit konstruksi disertai dengan peningkatan risiko non performing loan (NPL) untuk kredit konstruksi sebesar 7,41%,
RENCANA PROGRAM PENGENDALIAN
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur, Zairin Zain menyatakan dalam pemerintah akan mengerjakan pengerukan dari sedimentasi yang terjadi di Sungai Karang Mumus, Samarinda, tahun ini.
“Rencana akan pengerukan di Kolam Retensi Sempaja tahun ini. Lalu juga mengeruk Bendungan Benanga lebih dalam, nanti itu dari pemerintah kota dan BWS [Balai Wilayah Sungai] III Kalimantan,” jelas Zairin di Kantor Bappeda Kaltim, Senin (17/6/2019).
Dia menjelaskan Pemprov Kaltim akan menyediakan dana Rp10 miliar untuk pengerukan Sungai Karang Mumus dan untuk memperbaiki sejumlah drainase.
Menurut Zairin dana itu masih bisa bertambah sampai Rp15 miliar melalui mekanisme dalam APBD Perubahan 2019. Hal ini mengingat prosedur penanganan cukup panjang dengan empat langkah pengendalian banjir di Kota Samarinda antara lain; normalisasi, relokasi, revitalisasi, dan konservasi.
“Anggaran yang mana-mana akan sama-sama masuk ke dalam program, kita siapkan ke masterplan,” jelas Zairin.
Zairin menyebut untuk mengatasi permasalahan banjir di Samarinda dan sejumlah kota lain di Kaltim dalam jangka panjang membutuhkan anggaran Rp6 triliun sampai Rp7 triliun.
Semua dana itu hanya bisa terwujud dengan campur tangan lintas pemerintah yakni pemerintah kota, provinsi, dan pusat. Prediksi anggaran itu juga sudah tercantum dalam masterplan penanggulangan banjir di Kaltim yang rilis pada 2005.
Selain mengeruk sungai, pemerintah juga akan merencanakan perbaikan dan menambah tinggi jalan yang tergenang banjir, salah satunya di Jalan D.I. Panjaitan, akses menuju Bandara APT Pranoto.
Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin menyatakan APBD Kota Samarinda memang terbatas untuk membiayai semua program pengerukan.
Pasalnya APBD Kota Samarinda saat ini hanya sekitar Rp2 triliun, dengan persentase 49% dihabiskan untuk belanja pegawai dan belanja wajib. Kebutuhan untuk pembangunan tersisa Rp100 miliar sampai Rp150 miliar. Kondisi ini juga membuat Pemkot Samrinda tidak banyak menambahkan dana penanggulangan bencana karena takut tidak akan terserap.
“Itu pun kalau yang ditangani juga banyak bukan hanya banjir,” jelas Sugeng.
Oleh sebab itu Pemkot Samarinda akan memanfaatkan pendanaan senilai Rp10 miliar dari Pemprov Kaltim dan Rp15 miliar dari Balai Wilayah Sungai (BWS) III Kalimantan.
Sugeng juga menyatakan sedang mengoordinasikan rencana untuk memindahkan Pasar Segiri ke tengah kota, sehingga masyarakat di tepi Sungai Karang Mumus juga direlokasi ke rumah susun.
“Untuk pengerukan nanti ada sekitar 2.500 rumah terdampak,” papar Sugeng.
.jpg?w=348&h=261)
