Bisnis.com, SAMARINDA -- Wacana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan bisa mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak di sektor jasa dan perdagangan.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman, Aji Sofyan Effendi menyatakan hasil analisis terbaru pemindahan ibu kota dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyatakan bahwa ada banyak dampak ekonomi dengan pembukaan ibu kota baru.
Menurut Sofyan, salah satu yang dampaknya paling besar adalah semakin menggeliatnya sektor jasa dan perdagangan.
"Selama ini kita di Kaltim masih 70% tergantung pada migas, tambang, dan galian. Sementara itu semua sektor yang tidak dapat diperbaharui. Jasa dan perdagangan ini bergerak terus," terang Sofyan kepada Bisnis, Jumat (28/6/2019).
Dia menjelaskan jika Kaltim terpilih sebagai ibu kota pemerintahan maka otomatis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan naik sampai 30% dalam kurun waktu setelah lima tahun pasca pemindahan.
"Nanti akan ada diversifikasi ekonomi akibat pergesera sektor ekonomi. Imbasnya adalah struktur tenaga kerja pun berubah," tutur Sofyan.
Baca Juga
Dia menambahkan, puluhan ribu tenaga kerja akan terserap baik dari sektor pemerintahan serta sektor jasa dan perdagangan. Oleh sebab itu Sofyan yakin dalam lima tahun saja angka kemiskinan di Kaltim bisa turun 50%, dimana saat ini sekitar 7,1% menjadi 3,5%.
"Ini semua akan terwujud jika tenaga kerja yang terserap semua juga berasal dari Kaltim. Tidak ada tenaga kerja ekspor," tuturnya.
BUTUH PERGUB
Untuk memastikan agar tenaga kerja yang terserap di sejumlah bisnis baru nantinya dari Kaltim, Sofyan mengimbau Pemprov Kaltim untuk proaktif mendorong kepentingannya.
"Lewat Pergub nanti pemerintah dorong wajib orang Kaltim yang diserap sebagai tenaga kerja. Bagus kalau bs jd perda," ujarnya.
Sayangnya untuk mendorong Kaltim sebagai ibu kota, Sofyan belum melihat upaya lobi Pemprov Kaltim. Menurut dia bila dibandingkan dengan Pemprov Kalteng yang sangat proaktif melobi ke Kementerian Bappenas.
Menurut Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Bagus Susetyo mengatakan jika Kaltim ditunjuk menjadi ibu kota baru maka ada dua hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.
Pertama, akan ada pembangunan fisik yang besar. Kedua, ada penambahan penduduk yang harus disiapkan huniannya. Menurut Bagus dua hal itu akan menggerakkan ekonomi sektor konstruksi.
"Turunannya akan ada 174 bisnis terdampak. Sehingga Kaltim bisa bergerak pertumbuhan ekonominya," ungkap Bagus.
Dia pun menambahkan jika nantinya skema pembangunan ibu kota baru swasta punya porsi terbesar maka harus ada kepastian yang menguntungkan bagi swasta.
"Karena APBN tidak mungkin jika melibatkan swasta berarti harus ada perhitungan positif dari swasta yang dilibatkan," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
