Bisnis.com, SAMARINDA – Para pelaku usaha menilai, dampak ekonomi dari pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan sangat baik namun itu hanya bisa terwujud jika pemerintah daerah proaktif melakukan pembenahan dan melakukan lobi ke pusat.
Ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kalimantan Timur, Slamet Suhariadi mengatakan salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah jika ingin menjadikan Kaltim sebagai ibu kota baru adalah melakukan pembenahan.
Beberapa hal yang penting menurut Slamet misalnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengupayakan peningkatan taraf ekonomi penduduk Kaltim.
“Ketika ibu kota baru mulai, biaya hidup akan meningkat. Bagaimana imbas terhadap masyarakat lokal sekitar apabila taraf ekonominya tidak dinaikkan oleh pemerintah terlebih dahulu,” kata Slamet kepada Bisnis, Minggu (30/5/6/2019).
Dia menambahkan pemindahan ibu kota dengan memindahkan 1,5 juta orang yakni aparatur sipil negara (ASN) ke Kaltim, tentu akan memberi imbas. Dia berharap pemindahan ini tidak membuat masyarakat lokal Kaltim tersingkirkan secara sosial dan ekonomi.
“Kedatangan 1,5 juta orang baru di Kaltim itu akan membuka banyak peluang usaha baru. Maka pembangunan harus berjalan dengan massif,”jelas Slamet.
Sementara itu, senada dengan Slamet, Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Aji Sofyan Effendi mengatakan seharusnya Pmeprov Kaltim bisa mengatasi sejumlah keresahan warga lokal dengan proaktif melobi pemerintah pusat dan menyusun Peraturan Gubernur.
Sebagai contoh, Aji menilai dengan masuknya lebih banyak warga dan juga terbukanya usaha baru khususnya jasa dan perdagangan, ini menjadi kesempatan bagi Pemprov Kaltim untuk menyerap tenaga kerja.
“Lewat Pergub nanti pemerintah dorong wajib orang Kaltim yang diserap sebagai tenaga kerja. Bagus kalau bisa jadi Perda,” terang Aji kepada Bisnis.
Dia menambahkan, sampai saat ini Pemprov Kaltim tidak menunjukkan upaya ekstra untuk melobi dan meyakinkan pemerintah pusat agar dipilih sebagai lokasi ibu kota baru.
Hal ini sangat bertolak belakang dengan kompetitor Kaltim, yakni Kalimantan Tengah yang mana pemerintahnya lebih agresif dalam melobi pemerintah pusat. Padahal, dari segi penilaian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kaltim lebih unggul dibandingkan Kalteng.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
