Bisnis.com, BANJARMASIN – Gubernur Provinsi Kalsel H Sahbirin Noor menilai daerah yang dimpimpinnya paling layak untuk bisa menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia di masa depan.
Provinsi ini juga sudah menyediakan kurang lebih 300.000 hektare lahan untuk dijadikan kawasan IKN baru.
“Selain ketersediaan lahan yang cukup besar, layaknya Provinsi Kalsel sebagai IKN di masa depan salah satunya didukung oleh letaknya yang berada di tengah-tengah Negara Republik Indonesia," katanya, Senin (15/7/2019).
Gubernur menyampaikan pandangan di atas dalam kegiatan Dialog Pemindahan IKN dengan tema “Kaliamantan Untuk Indonesia” yang diselenggarakan oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) RI di Ballroom Novotel Banjarbaru, Senin.
Dia menambahkan,“Dengan berada di tengah maka tentu akan sangat mudah bagi provinsi lainnya di Indonesia yang ingin berkunjung dan melakukan berbagai urusan kepada pemerintah pusat.”
Provinsi Kalsel diklaim paling aman terhadap masalah bencana, khususnya bencana gempa hingga tsunami. Lalu kelebihan lainnya dari sisi infrastruktur Provinsi Kalsel juga memiliki sekitar 5 bandara dan 4 pelabuhan yang masih dapat dikembangkan agar siap memenuhi kebutuhan sebagai IKN baru di masa depan.
Baca Juga
“Dari sisi sosial budaya Provinsi Kalsel juga sangat terbuka terhadap pendatang baru. Hal ini bisa dibuktikan dengan hingga saat ini di Provinsi Kalsel belum pernah terjadi masalah konflik sara,” ungkapnya.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementrian PPN dan BAPPENAS RI Rudy Soeprihadi Prawiradinata menegaskan, ada beberapa kriteria yang menjadi penilaian sebuah daerah layak menjadi IKN RI di masa depan. Diantaranya letaknya yang strategis, tersedia lahan yang luas, wilayahnya yang bebas dari bencana gempa bumi, tersedia sumber daya air.
Kriteria pendukung lainnya, dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang, potensi konflik sosial yang rendah dan budayanya yang terbuka terhadap pendatang dan memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.
“Melihat syarat-syarat tersebut harus kami akui wilayah Kalimantan paling siap dibanding daerah Sumatera. Jadi ini tinggal masalah provinsi mana di wilayah Kalimantan yang paling layak untuk menjadi IKN RI,” tuturnya.
Kajian memperkirakan perpindahan Ibu Kota membutuhkan sekitar 400.000 hektare lahan dengan perpindahan masyarakatnya yang mencapai 1,5 juta orang. Sedangkan terkait biayanya sendiri dialokasikan dengan dua skenario, yakni skenario pertama sebesar Rp446 triliun dan skenario 2 mencapai Rp323 triliun.
“Adapun sumber untuk membangun IKN baru tersebut bisa dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) hingga swasta,” bebernya.
Terkait pengumuman resmi kapan pemindahan dilakukan dan provinsi mana yang akan dipilih, semuanya diserahkan kepada Presiden RI Joko Widodo. Namun yang pasti berdasarkan jadwal yang sudah dibentuk pihaknya Groundbreaking Pemindahan IKN RI akan dimulai pada Tahun 2020 mendatang dan mulai akan dipindah sebagian pada Tahun 2024 mendatang.
“Kita menyerahkan sepenuhnya waktu pengumumannya kepada Presiden RI Joko Widodo. Namun yang pasti setelah pengumuman dilakukan akan ada kajian-kajian yang lebih mendalam lagi yang akan dilakukan untuk membuat konsep IKN RI baru yang aman, nyaman hingga berwawasan lingkungan,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
