Pemprov Kaltim Diminta Konsisten Soal Akses Pulau Balang

Ketika periode kepemimpinan gubernur berganti, pemprov justru meminta proyek itu agar ditangani APBN sepenuhnya.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 12 Agustus 2019  |  21:16 WIB
Pemprov Kaltim Diminta Konsisten Soal Akses Pulau Balang
Jembatan pulau Balang - skycraptercity.com

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah pusat meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar konsisten terhadap porsi pengerjaan akses jalan penghubung Pulau Balang.

Dengan demikian, akses jembatan yang nantinya akan menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara bisa berdampak luas.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Refly Ruddy Tangkere mengatakan, proyek Jembatan Pulau Balang diusulkan oleh pemprov. Selanjutnya, pemerintah pusat menganggarkan Rp1,3 triliun untuk kontrak multiyears dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu dilakukan dengan catatan pemerintah daerah bekerja sama dengan kabupaten dan kota setempat dalam membangun akses jalan penghubung. Sebagai tindak lanjutnya, pada masa kepemimpinan Gubernur Awang Faroek, telah diteken nota kesepahaman yang memerinci tanggung jawab masing-masing pihak.

Namun, lanjut dia, bersamaan dengan konstruksi jembatan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, pemerintah daerah belum juga membangun akses jalan yang telah disepakati.

Pada mulanya, trase awal pembangun akses jalan penghubung tersebut memang membutuhkan pendanaan besar karena lahannya berupa hutan bakau dan rawa sehingga harus menggunakan  tiang pancang. Sebagai alternatifnya, ungkap dia pihaknya akan mengaktifkan jalan provinsi terdekat yang saat ini pembebasan lahannya sedang dimintakan kepada pemprov.

Refly melanjutkan, proyek itu pun pada akhirnya sudah disepakati dan dilakukan pembahasan dengan Bapeda. Namun, sayangnya ketika periode kepemimpinan gubernur berganti, pemprov justru meminta proyek itu agar ditangani APBN sepenuhnya.

“Sekarang ganti gubernur. Sudah dibawa dan mau ditandatangani bersama, Pak Gubernur yang sekarang minta ditangani APBN semua. Presiden tentu nggak mau karena dulu proyek yang minta itu pemda. Sekarang kami minta mereka [pemprov] konsisten sesuai dengan kesepakatan awal,” jelasnya Senin (12/8/2019).

Menurutnya, proyek itu hanya bisa berjalan maksimal apabila ada kerja sama pemerintah pusat dengan daerah. Refly mengungkapkan akan menjai percuma, jika pemerintah pusat telah berinvestasi besar tetapi ternyata proyek itu tidak bisa berfungsi untuk dikembangkan berbagai kawasan industri.

“Kami kan juga masih banyak yang mau dibangun yang dulu. Jadi sekarang arahnya harus ngikutin ini. jadi arahnya nanti ke sini arahnya,” katanya.

Saat ini progres fisik pengerjaan Jembatan masih dilakukan oleh kementerian PUPR dengan kemajuan sebesar 67 persen fisik. Dia menekankan jika pemda cepat menyelesaikan konstruksi jalan akses, maka diperkirakan proyek itu bisa rampung seutuhnya pada 2021.

Basuki menambahkan bahwa Kementerian PUPR juga membangun Jembatan Pulau Balang II sepanjang 804 meter yang berada di atas teluk Balikpapan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan jembatan tersebut akan meningkatkan konektivitas jalan lintas selatan Kalimantan yang menjadi jalur utama angkutan logistik di Pulau Borneo.

Saat ini, kendaraan dari Balikpapan menuju Penajam dan akan melanjutkan perjalanan ke Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan dan kota lainnya harus memutar dengan jarak sekitar 100 kilometer dengan waktu tempuh 5 jam. Alternatif lainnya adalah menggunakan kapal feri dengan waktu penyeberangan sekitar 1,5 jam, belum ditambah waktu antre menuju kapal feri.

Waktu antre akan bertambah lama apabila bertepatan dengan hari libur mengakibatkan waktu tempuh dan biaya angkut kendaraan tidak efisien. Dengan adanya jembatan tersebut, nantinya jarak menjadi lebih pendek yakni sekitar 30 kilometer dan dapat dilintasi hanya dalam 1 jam.

Selain sebagai penghubung jaringan jalan poros selatan Kalimantan, jembatan ini juga mendukung rencana pembangunan pelabuhan peti kemas Kariangau dan kawasan industri Kariangau.

Jembatan tipe cable stayed ini dibangun Kementerian PUPR bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Konstruksi jembatan utama sepanjang 804 meter, jembatan pendekat sepanjang 167 meter, dan jalan akses sepanjang 1.969 meter dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan biaya pembangunan Rp1,33 triliun.

Sementara itu, untuk jalan akses di sisi Penajam dikerjakan oleh Pemkab Penajam Paser Utara dan jalan akses Balikpapan oleh Pemprov Kalimantan Timur.

Jembatan ini akan memiliki lebar 22,40 meter yang terdiri atas empat lajur dua arah dengan lebar setiap lajur 3,50 meter disertai jalur pejalan kaki dengan lebar 2,50 meter.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kaltim, Kementerian PUPR

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top