Bisnis.com, BALIKPAPAN—Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan telah memperoleh penugasan untuk membebaskan lahan bagi jalan akses untuk proyek Jembatan Pulau Balang yang melintasi teluk Balikpapan.
Selama ini pembangunan jalan akses dari Pemkot Balikappan menjadi kendala untuk menyambungkan jembatan sepanjang 1.750 meter tersebut. Padahal saat ini pengerjaan fisik jembatan utama yang menghubungkan kota Balikpapan dengan Penajam Paser Utara tersebut telah berjalan oleh kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kepala BPN Balikapapan Ramlan mengatakan, pembebasan lahan dari sisI Balikpapan hanya ada dua lokasi yakni di sekitar kawasan pertamina dan Polda yang akan sedikit menembus rute jalan tol Balikpapan—Samarinda. Saat ini pihaknya sedang melakukan pengukuran sehingga luas lahan yang perlu dibebaskan masih dihitung.
“Itu yang sedang dilimpahkan ke kami untuk melakukan pembebasan. Tapi SK penunjukan sudah ada. Sudah ditentukan lokasinya,”jelasnya Jumat (13/9/2019).
Sementara itu Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Kaltim – Kaltara Kementerian PUPR Refly Ruddy Tangkere mengatakan progres konstruksi jembatan utama telah mencapai 65%. Untuk bisa beroperasional secara optimal dan mendukung pengembangan kawasan industri maka pihaknya juga menungggu realisasi pemerintah provinsi Kaltim dalam membangun jalan akses.
Menurutnya, akan menjadi percuma, jika pemerintah pusat telah berinvestasi besar tetapi ternyata proyek itu tidak bisa menimbulkan efek berganda hanya karena terkendala akses. Di sisi lain, masih banyak sejumlah proyek infrastruktur penting lainnya yang juga mesti digarap oleh pemerintah.
Proyek kontrak tahun jamak senilai Rp1,3 triliun ini ditargetkan penyelesaiannya pada Februari 2021. Adanya jembatan Pulau Balang akan melengkapi konektivitas di jalur lintas selatan Pulau Borneo, menghubungkan jalan tol dan jalan nasional. Selama ini jalur trans Kalimantan lintas selatan masih terputus di teluk Balikpapan. Latan Menyambungkan trans Kalimantan dan menghubungkan jalan tol dan jalan nasional.
“Dengan adanya pemindahan ibu kota diharapkan segala bentuk percepatan proyek strategis bisa dilakukan,” ungkapnya.
Refly juga menjelaskan saat ini pihaknya sedang dalam proses inventarisasi sejumlah proyek infrastruktur yang akan dikaitkan dengan lokasi Ibu Kota Negara. Pihaknya selalu berkoordinasi dengan kementerian ATR/BPN untuk mendukung pemanfaatan lahan.
“Infrastruktur jalan belum tahu persis areanya. Nantui jalan dihubungkan kemana masih menunggu master plan. Begitu ada kami sesuaikan. Dengan infratsruktur yang ada kita menghubungkan kemana lagi yang layak digunakan apa yang dibangun. Proyak PSN percepatan pasti dan penambahan,” tekannya.
